DPRD: Ada Kebocoran Di Pajak Air Permukaan

Parlemen  JUM'AT, 21 FEBRUARI 2020 , 20:40:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

DPRD: Ada Kebocoran Di Pajak Air Permukaan

Ketua DPRD Banten Andra Soni/Dok

RMOLBANTEN. DPRD Provinsi Banten meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk terbuka adanya dugaan kebocoran Pajak Air Permukaan (PAP).

"Terbuka itu salah satu yang harus dilakukan. Pemerintah dalam hal ini Bapenda wajib transparan. Dalam dunia modern seperti ini nggak ada yang bisa ditutup-tutupi," kata Ketua DPRD Banten, Andra Soni, Jumat, (21/2).

Ia menjelaskan, dugaan kebocoran pajak AP sudah disampaikan pada rapat koordinasi Komisi III. Namun dari penjelasan tersebut belum disampaikan alasanya secara tuntas. Hanya dijelaskan bahwa untuk PAP harus ada izin dari Pemerintah Pusat.
 
"Kalau memang perizinan SIPAP (surat izin penggunaan air permukaan) itu dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Hendaknya, Bapenda melakukan koordinasi. Mana saja perusahaan yang masih aktif SIPAP nya dan yang sudah tidak  aktif lagi. Dan ada berapa banyak perusahaan ata wajib pajak (WP) di Banten ini yang pakai AP,"  ungkapnya.

Kemudian, sambung politisi Gerindra ini menyebutkan Bapenda juga melakukan  pengecekan ke lapangan secara detail, satu persatu perusahaan agar tidak salah perhitungan.

"Jadi tindaklanjuti kendala-kendala yang menghambat potensi pendapatan daerah tersebut. Lakukan koordinasi dengan pihak terkait agar potensi itu bisa optimal," terangnya.

Soni pun meminta kepada Bapenda agar meningkatkan lagi potensi pajak di Banten. Tidak terfokus pada pajak kendaraan bermotor (PKB) saja.

"Karena Bapenda lah yang memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan pungutan pajak tersebut. Sebagai OPD yang diamanatkan untuk memungut potensi pajak harus  lebih inovatif jangan hanya mengandalkan pungutan pajak kendaraan bermotor saja. Banyak potensi lain yang bisa dikawal dan dioptimalkan salah satunya air permukaan," harapnya.

Terpisah, Kepala Bapenda Banten Opar Sochari mengaku rapat koordinasi (Rakor) dengan perusahaan sebagai wajib pajak (WP) dan Kemen-PUPR sudah pernah dilakukan.

"Dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan rapat lagi dengan balai besar di KemenPUPR, termasuk nanti akan kita libatkan Inspektorat Banten," tutupnya. [ars] 


Komentar Pembaca
Anak Dan Cucu Soekarno Kumpul Di Borobudur

Anak Dan Cucu Soekarno Kumpul Di Borobudur

MINGGU, 16 FEBRUARI 2020 , 13:22:00

Deklarasi Jaringan Media Siber Indonesia

Deklarasi Jaringan Media Siber Indonesia

SABTU, 08 FEBRUARI 2020 , 17:58:00

Resmikan Masjid An-Nahdlah

Resmikan Masjid An-Nahdlah

SELASA, 28 JANUARI 2020 , 04:01:00

The ads will close in 10 Seconds