DPRD Banten Coret Hibah Rp5 Miliar

Daerah  KAMIS, 20 DESEMBER 2018 , 22:20:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

DPRD Banten Coret Hibah Rp5 Miliar

Dana hibah/ilustrasi

RMOLBanten. Hibah untuk TVRI sebesar Rp5 miliar di APBD 2019 dicoret DPRD Banten lantaran permasalahan administrasi yang tak lengkap.

Ketua Pelaksana Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, adanya pencoretan hibah itu setelah Kemendagri melakukan evaluasi APBD tahun 2019. Selain itu, ada tiga catatan lainnya yang diberikan.

Ada empat poin yang menjadi perhatian kami karena kami anggap besar. Salah satunya itu hibah Rp5 miliar kepada TVRI,” katanya, Kamis, (20/12).

Hibah itu rencanannya pihak TVRI akan digunakan pengadaan lahan transmisi. Lokasinya di Serang. Alokasi dana yang dicoret disimpan di kas daerah,” katanya.

Kemudian poin kedua adalah pembatalan hibah untuk Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Al Bantani. Hibah tak sepenuhnya dibatalkan, akan tetapi penyalurannya dialihkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Banten.

Hibah ke DKM Masjid Raya Albantani itu Rp1,25 miliar dialihkan ke DPRKP. Sebab, masjid itu masih ada di KP3B yang menjadi kewenangan Disperkim. Dari Rp1,25 miliar itu Rp700 juta untuk listrik dan sisanya bayar marbot dan kebersihan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Budi, adapun poin-poin lainnya tidak terlalu krusial. Catatan itu misalnya hanya berkaitan dengan masalah keredaksian. Ada beberapa hal penting tapi itu cuma keredaksian saja. Jawaban sudah dikirim ke Kemendagri,” tuturnya.  

Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Banten Mahdani membenarkan, ada sejumlah catatan yang diberikan Kemendagri terhadap APBD 2019. Meski demikian dia mengaku catatan itu tak terlalu krusial.

Hasil evaluasi Kemendagri kita ada masukan dari sana. Hanya kaitan dengan beberapa (yang berkaitan dengan administrasi), sebenarnya enggak ada yang ini (krusial) ya,” ungkapnya.

Mahdani menyontohkan yang berkaitan dengan kode rekening dan penempatan pos anggaran yang dinilai salah. Semua telah diperbaiki dan telah dikirim ke Kemendagri belum lama ini.

Misalnya ada yang pos idealnya itu biaya di sosial, di dana TT (tak terduga) tapi di kegiatan itu enggak boleh. Ada juga yang kode rekeningnya. Sedikit hanya 16 yang seperti itu, masukan itu kita perbaiki kemudian kita perlihatkan juga ke DPRD,” pungkasnya. [ars]



Komentar Pembaca
Mural Tikus Di Tangsel

Mural Tikus Di Tangsel

KAMIS, 14 OKTOBER 2021 , 06:18:00

Penghargaan WTP Ke-13

Penghargaan WTP Ke-13

SABTU, 16 OKTOBER 2021 , 06:23:00

Penghargaan Peraih Medali PON

Penghargaan Peraih Medali PON

SABTU, 09 OKTOBER 2021 , 06:30:00

The ads will close in 10 Seconds