Mahasiswa UIN Banten: 100 Hari Syafrudin-Subadri Gagal Total

Kota Serang  JUM'AT, 08 MARET 2019 , 15:45:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Mahasiswa UIN Banten: 100 Hari Syafrudin-Subadri Gagal Total

Demo mahasiswa UIN Banten/ARS

RMOLBanten. Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) menilai program 100 hari kerja Syafrudin-Subadri gagal total.

Penilaian mahasiswa berkaca pada parameter kerja dalam Perda kota serang No. 4 Tahun 2014 tidak diimplementasikan dalam melakukan penataan pedagang kaki lima.

Hal itu diungkapkan mahasiswa saat menggelar demonstrasi mengkritisi kepemimpinan Walikota Serang Syafrudin-Subadri di depan Kampus UIN SMH Banten, Jumat (8/3).

Koordinator Aksi Nahrul Muhilmi mengatakan, Pemerintah Kota Serang di bawah kendali duet Syafrudin-Subadri tidak memiliki konsep untuk menata Kota berjuluk Madani ini.

"Walikota tidak mempunyai konsep untuk menata Kota Serang. Penataan PKL di stadion untuk pindah ke kepandean itu kan seharusnya ada penataan dulu," ujarnya.

Dikatakan Nahrul, pada tanggal 2 Januari 2019 menjadi saksi bisu bagaimana keberlangsungan hidup PKL stadion, relokasi yang berkedok penggusuran membombardir menghabiskan seluruh lapak PKL.

Lanjutnya, apa yang dilakukan oleh Walikota dan Wakilnya terhadap PKL berujung ketidak pastian dan jadi polemik ketika pemerintah dan rakyat tidak seimbang sehingga memaksa PKL ini harus tunduk.

"PKL sudah tidak berjualan selama dua bulan, dalam hal ini Pemerintah secara tidak langsung telah memiskinan PKL, rakyat kecil yang mencari rezeki dipukul habis dan dipaksa tunduk pada peraturan Pemkot yang tidak proaktif terhadap rakyat," ucapnya.

Atas nama Percepatan Kerja 100 Hari, dituturkan Nahrul PKL  menjadi tumbal kekuasaan rezim Syafrudin - Subadri padahal usaha kecil seperti PKL merupakan aset ekonomi bangsa.

PKL jika dikelola dengan baik, diterangkan Nahrul dapat memberi andil besar terhadap lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan menjadi katup pengaman ekonomi kerakyatan di Kota Serang.

"Sayangnya Rezim amatir walikota serang tidak memperioritaskan pembangunan SDM, sehingga PKL yang mencari rezeki dibenturkan dengan ulah serampangan Walikota Serang. Seharusnya diantara PKL dan Pemkot ada Win Solution sehingga PKL senang Pemkot senang," ucapnya. [dhn]

Komentar Pembaca
Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Tutup Jalan Jenderal Sudirman

RABU, 07 OKTOBER 2020 , 00:55:00

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds