PEMILU 2019

Marak, Selisih DPTb di Sejumlah Kabupaten/Kota Di Banten

Politik  KAMIS, 09 MEI 2019 , 11:02:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Marak, Selisih DPTb di Sejumlah Kabupaten/Kota Di Banten

Rekap KPU Banten/Net

RMOLBanten. Persoalan pengguna hak pilih baik daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) kembali mencuat pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Banten.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi saat ditemui di Aula KPU Banten, Copok Jaya, Kota Serang, Rabu (8/5).

"Ini masalah klasik, persoalannya sama di administrasi yang lemah. Kemarin (Selasa, 7/5), Kota Cilegon dan Kabupaten Serang juga soal angka pengguna hak pilih. Hari ini (kemarin) Kota Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak juga sama," katanya.

Dikatakan Didih, dari pencermatan Bawaslu terdapat perbedaan jumlah pemilih antara hasil rekap kabupaten/kota dengan SK KPU.

"Kaya angka DPTb nggak sama dengan pemegang form A5 yang datang pada hari H. Tapi harus sama dengan jumlah surat suara. Itu prinsipnya, jadi yang datang ke TPS harus diadministrasikan," katanya.

Terkait KPU Kabupaten Serang belum memberikan jawaban, lanjut Didih, hal itu bisa langsung ditanyakan ke KPU Banten. "Tanyakan ke KPU," singkatnya.

Meski begitu, menurut Didih, pihaknya terus memantau jalannya rekapitulasi.

"Adapun catatan-catatan yang kita berikan itu bagian dari koreksi. Agar saat data ini masuk ke pusat tidak dibalikan lagi. Jadi nanti sudah beres, clear," ujarnya.

Sementara, Anggota KPU Banten, Masudi mengatakan, kesalahan administrasi yang terjadi dikarenakan kesibukan penyelenggara yang cukup padat. Sehingga persoalan administrasi pengguna hak pilih luput dari pantauan.

"Kelemahan lain itu seperti pada saat rekap lebih fokus pada perolehan suara masing-masing. Mestinya dilihat juga soal pengguna hak pilih. Perolehan suara sangat penting tpi jangan dikesampingkan juga masalah yang lain. Dan sekarang ketemunya di sini," terangnya.

Menurut Masudi, persoalan administrasi harus sesegara mungkin diselesaikan.

"Maksimalnya di tingkat provinsi. Karena kalau kita bawa data ke Jakarta dan tidak sinkron maka akan dibalikan lagi," ujarnya.

Terkait data Kabupaten Serang yang hingga kini belum ditetapkan, Masudi mengungkapkan, sebaran pengguna hak pilih di Kabupaten Serang cukup luas. Oleh karena itu, pihaknya tidak mempermasalahkan jika masih dalam tahap pencermatan.

"Seharusnya sih hari ini (kemarin), tapi karena sebarannya luas maka kami minta teman-teman KPU untuk lebih detil.lagi melakukan pencermatan. Biar nanti pas diplenokan nggak buntu lagi, mereka juga sudah menyiapkan jawaban-jawabannya," jelasnya.

"Jadi pleno ini bisa untuk penyesuaian data pemilih baik DPT, DPTb dan DPK. Juga permasalahn disbilitas harus sama," sambungnya. [dhn]

Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Rapid Test BIN Di Tangsel

Rapid Test BIN Di Tangsel

KAMIS, 14 MEI 2020 , 13:06:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds