Ribuan Mahasiswa UIN Jakarta Dari 30 Organisasi Kembali Geruduk DPR

Politik  SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 16:34:00 WIB | LAPORAN: LANI PAHRUDIN

Ribuan Mahasiswa UIN Jakarta Dari 30 Organisasi Kembali Geruduk DPR

Ribuan mahasiswa UINJakarta/LAN

RMOLBanten. Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terdiri dari berbagai organisasi berangkat ke Gedung DPR, Selasa (24/9).

Ribuan mahasiswa UIN berangkat menggunakan sepeda motor, berbeda dengan demo sebelumnya (Senin, 23/9) mahasoswa banyak menggunakan bus.

"Kami terdiri dari sekitar 30 organisasi dan 1.250 mahasiswa menggeruduk Gedung DPR dengan membuat tagline 'Ciputat Menggugat'," ucap Koordinator Lapangan, Mufti Arif di UIN Jakarta, Jalan Ir H Juanda, Ciputat, Tangsel.

Sebelum berbondong-bondong berangkat ke Senayan, bersama-sama mereka berkumpul terlebih dahulu. Tak lama kemudian, sang orator pun naik ke podium.

Sang orator terus menyuarakan semangatnya untuk mewakili aspirasi masyarakat sambil menyanyikan yel-yel.

"Kami kembali menggeruduk gedung DPR, sampai tuntutan kami dikabulkan. Bahkan, kita akan tetap menduduki gedung DPR sampai malam, ataupun sampai harus menginap," tegasnya.

Aksi ini mereka lakukan lantaran terdapat kinerja para wakil rakyat yang dinilai telah melahirkan Undang-undang yang kontroversial, dan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

"Yaitu isu kekerasan di Papua, kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Sumatera dan Kalimantan, disahkannya Revisi UU KPK oleh DPR 17 September kemarin, revisi KUHP yang diusulkan oleh pemerintah, revisi UU Agraria, dan lambatnya pengesahan RUU PKS," tuturnya.

Berbagai hal itu menjadi pukulan telak bagi mahasiswa yang kerap kali disebut sebagai agent of change (agen perubahan).

Permasalahan itu telah mendesak mahasiswa untuk turun ke jalan merebut ruang partisipasi demokrasi dari oligarki.

"Kami menuntut untuk dibatalkannya rancangan RKUHP yang mengebiri rakyat, mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.

Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, menghentikan kriminalisasi aktivis di berbagai sektor, serta mendorong demiliterisasi di Papua. [ars]



Komentar Pembaca
Simulasi Pilkada Kota Tangsel

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 , 20:00:00

Pos Terpadu Covid-19

Pos Terpadu Covid-19

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 , 16:08:00

Sabu Di Blender

Sabu Di Blender

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020 , 13:16:00

The ads will close in 10 Seconds