Mahasiswa Tuntut Pemprov Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria

Pemprov Banten  SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 18:21:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Mahasiswa Tuntut Pemprov Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria

Ketua Sementara DPRD Banten Andra Soni/RUS

RMOLBanten. Ratusan mahasiswa dan petani yang tergabung dalam aliansi pejuang reforma agraria untuk rakyat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Banten, Selasa (24/9).

Sebelumnya, aksi yang sama dilakukan didepan pintu gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang.

Dalam aksinya, mereka menganggap pemerintah tidak berpihak kepada nasib petani dan masyarakat kecil. Hal ini terbukti, banyaknya lahan pesawahan beralih fungsi, serta program sertifikasi tanah gratis yang mengutamakan pemilik modal dan para penguasa.

Serta konflik agraria yang puluhan tahun belum juga kunjung selesai.
 
"Kami saat ini mendampingi masyarakat di Kecamatan Cigemblong di Kabupaten Lebak yang konflik dengan PT Pertiwi Lestari seluas kurang lebih 2 ribu hektar, sampai sekarang prosesnya sejak tahun 2007 belum juga tuntas," kata Sekjen Serikat Petani Indonesia (SPI) DPW Banten, Misrudin.

Tak hanya itu saja, konflik agraria yang saat ini belum kunjung selesai masyarakat di Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang dengan TNI AU.

"Sengketa lahan antara TNI AU dengan masyarakat di Biunang seluas 712 hektar sejak tahun 1984 juga belum tuntas. Begitupun petani di Cibaliung Pandeglang terjadi konflik agraria dengan luas ribuan hektar, tidak juga selesai. Kenapa ini terjadi, petani dan masyarakat kecil yang dirugikan," ungkapnya.

Adapun program pemerintah pusat melalui BPN/ATR dengan sertifikat gratis, tidak ada keterbukaan informasi dari masing-masing BPN didaerah.

"Tahun ini kami dapat informasi ada 35 ribu bidang yang mendapatkan program sertifikat gratis. Jangan-jangan ini lahan adalah milik perusahaan atau pejabat," paparnya.
 
Terkait dengan alih fungsi lahan dari pertanian ke program pembangunan pemerintah, sampai dengan tahun ini, pemerintah belum memiliki data, berapa banyak lahan yang sudah beralih fungsi.

"Data yang ada itu tahun 2014, kita mempertanyakan ada berapa lagi lahan pertanian di Banten, dan pemerintah sampai saat ini belum dapat menyampaikan angka pastinya," imbuhnya.
 
Sementara itu Ketua Sementara DPRD Banten, Andra Soni berjanji akan meminta kepada pihak-pihak terkait agar lebih fokus lagi kepada sektor pertanian.

"Menjadi catatan bagi saya, dalam rapat yang saya pimpin akan saya sampaikan, ternyata Banten sejahtera masih jauh. Petani banyak yang mengeluh karena alih fungsi lahan," katanya.

Sekda Banten, Al Muktabar mengaku pihaknya akan duduk bersama dengan seluruh pihak termasuk BPN Banten, untuk memetakan persoalan dan aspirasi petani.

"Kita akan merespon, dan akan cari solusi untuk pembangunan Banten, mengadakan permuan dari unsur-unsur tersebut. Kita bikinkan rumusan, lalu akan kita kirim ke mereka (hasil koordinasi)," ungkapnya.

Adapun banyaknya alih fungsi lahan, diakui Al Muktabar hal tersebut tak dapat dihindarkan, karena perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan.

"Menyusut, konsep dunia pertumbuhan penduduk, ada demografi mengarahkan kesana.. ada banyak solusi untuk menangani apa-apa atas keterbatasan kita," ungkapnya.

Ditempat yang sama Kabid Penataan Pertanahan pada Kanwil BPN/ATR Banten, Antonio Silean mengaku program sertifikasi 35 ribu bidang,seluruhnya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu. Tidak ada milik perusahaan atau pejabat.

"Makanya tadi, kami telah meminta kepada rekan-rekan, tolong mengawasi kinerja kita. 35 ribu bidang itu ada di Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang. Dan silahkan cek kalau ada tanah pejabat," jelasnya.
 
Namun demikian Antonio mengaku konflik agararia petani atau masyarakat dengan. PT Dewi Lestari, Perhutani dan TNI AU sedang dilakukan perundingan, sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya.

"Itu masih berproses, kami sudah turun bersama dengan Ibu Kakanwil BPN Banten. Tapi memang belum selesai," pungkasnya. [ars]


Komentar Pembaca
Kejaksaan Agung Kebakaran

Kejaksaan Agung Kebakaran

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 , 20:07:00

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 , 20:00:00

Pos Terpadu Covid-19

Pos Terpadu Covid-19

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 , 16:08:00

The ads will close in 10 Seconds