Mahasiswa Aksi, Rektor Kena Sanksi

Suara Publik  SABTU, 28 SEPTEMBER 2019 , 10:34:00 WIB

Mahasiswa Aksi, Rektor Kena Sanksi

Menristekdikti Mohamad Nasir/Net

SETELAH dipanggil Presiden, Menristekdikti menyatakan akan memberi saksi Rektor Perguruan Tinggi yang menggerakkan mahasiswanya melakukan unjuk rasa. Dosen pun akan didorong agar diberi sanksi oleh Rektor.

Diharapkan para Rektor mengimbau mahasiswanya untuk tidak berunjuk rasa khususnya berkaitan dengan RUU yang dibahas DPR termasuk RUU revisi KPK yang sudah diketuk palu pengesahannya.

Ancaman Mohamad Nasir ini menunjukkan sikap "sok kuasanya" seorang Menteri. Tanpa membedakan PTN dan PTS ancaman itu disampaikan. Terkesan "menjilat" atasan.

Sebelumnya sang Menteri juga pernah mewanti-wanti agar pimpinan Perguruan Tinggi memantau dosen dan mahasiswa yang terpapar paham radikalisme.

Menteri pendidikan tinggi telah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan asas asas dan kultur kebebasan akademik. Menteri Pendidikan Tinggi bertindak seperti Menteri Politik dan Keamananan atau menjadi ketua BNPT.

Beberapa RUU yang dibahas memang kontroversial dan bernuansa kepentingan politik. Bukan hanya mahasiswa yang mengkritisi tetapi juga pimpinan Perguruan Tinggi dan Dosen. Petisi banyak disampaikan.

RUU KPK dan lainnya sudah menjadi "common sense" atas kelemahan mendasarnya sehingga aksi mahasiswa harus dianggap wajar dan tak boleh dihalangi.

Justru baiknya pemerintah penuhi saja tuntutan masyarakat dan mahasiswa. Memaksakan apalagi dengan cara mengancam seperti yang dilakukan Menristekdikti bukan penyelesaian. Itu adalah gambaran dari arogansi kekuasaan. Mahasiswa akan melawan dan rektor pun tak akan mampu mengendalikan mahasiswanya.

Jika saja dipenuhi sebagian besar tuntutan aksi demo akan terhenti. Jika pemerintah abai, maka aksi akan berlanjut dan  isu dapat bergeser termasuk soal tuntutan penyelidikan tuntas mahasiswa yang dianiaya atau tewas. Mungkin muncul desakan untuk penggantian Kapolda atau Kapolri.

Di situasi yang perlu pendinginan khususnya terhadap aksi aksi mahasiswa justru Menristekdikti akan mengambil langkah represif terhadap pimpinan perguruan tinggi. Ini sama saja dengan kebijakan melempar bensin ke tengah api. Kadang Menteri orang pinter bisa bertindak sebaliknya jika memerankan diri bukan sebagai pengayom akademisi melainkan menjadi pelayan politisi. Atau menjadi politisi berkarakter pelayan.

Menteri Presiden Jokowi memang  banyak yang aneh aneh. [**]

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik.

Komentar Pembaca
Berketuhanan Substansi Kesaktian Pancasila
Kami Menuntut The Real President: Ahok Harus Dihentikan<i>!</i>
Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19

Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

Bu Tejo Dan Realitas Negeri Influencer
Hijrah Dan Semangat Kemerdekaan

Hijrah Dan Semangat Kemerdekaan

JUM'AT, 21 AGUSTUS 2020

Merdeka Tanpa Kemerdekaan

Merdeka Tanpa Kemerdekaan

SENIN, 17 AGUSTUS 2020

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 , 20:00:00

Pos Terpadu Covid-19

Pos Terpadu Covid-19

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 , 16:08:00

Sabu Di Blender

Sabu Di Blender

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020 , 13:16:00

The ads will close in 10 Seconds