Geruduk KP3B, PMII Kritisi Kinerja Gubernur Banten

Daerah  SELASA, 01 OKTOBER 2019 , 19:36:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Geruduk KP3B, PMII Kritisi Kinerja Gubernur Banten

Demosntrasi PMII Banten/RUS

RMOLBanten. Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjukrasa mengkritisi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan  Provinsi Banten (KP3B) di Serang, Selasa (1/10).

Dalam aksinya para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya,  meminta gubernur memecat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banten yang dinilai tidak bisa bekerja, meminta gubernur segera mempercepat dan merealisasikan program kerja yang sudah tertuang dalam RPJMD Banten.

Selain itu, para mahasiswa juga menuntut agar Banten bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menuntaskan persoalan pengangguran yang masihbtinghibdi Banten dan penegakan Perda CSR No 5 Tahun 2016.

"Tegakan Perda No 4 Tahun 2016 tentang keenagakerjaan. Jika gubernur dan wakil gubernur Banten tidak sanggup  memimpin, maka lebih baik mundur," kata Pengurus Kordinator Cabang PMII Banten Ahmad Solahudin.

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat menemui mahasiswa menyampaikan program yang telah dilaksanakan dan dilakukan Pemprov Banten selama kepemimpinannya bersama Wagub Andika Hazrumy. WH meyakini jika banyak mahasiswa yang belum tahu berbagai program pembangunan yang tengah dan telah dilaksanakan saat ini.

Ia menjelaskan berbagai program yang dipertanyakan mahasiswa dan dianggap tidak berjalan diantaranya persoalan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Gubernur Banten langsung menjawab tuntutan mahasiswa melalui pengeras suara dipakai koordinator aksi.

Menurutnya, dalam bidang pendidikan selama ini Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada tahun 2018, Pemprov Banten menganggarkan BOSDA sebesar Rp 400 miliar. Untuk siswa SMA, total BOS yang diterima per siswa Rp5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp5,4 juta.

Pada tahun 2019, kata dia, di bidang pendidikan Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp1.13 triliun untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp970,47 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN.

"Untuk infrastruktur pendidikan, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak 8 sekolah. Sedangkan ruang kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada tahun 2019, Pemprov Banten telah membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas," kata Wahidin.

Sedangkan untuk Kesehatan dinyatakan Gubernur jika memang Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat.

Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Dimana pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan. Bagaimana mampu bersaing kalau masyarakatnya tidak sehat," katanya menegaskan.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur kesehatan sebesar Rp125,10 miliar. Pengadaan lahan rumah sakit Cilograng, pembangunan RSUD Banten, dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap I dan pembangunan Rumah Sakit Malingping.

Menurutnya, hingga triwulan III 2019, cakupan UHC (Universal Health Coverage) mencapai 94,48 persen. Total peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Provinsi Banten telah mencapai 10.130.772 jiwa.

"Sebanyak 706.169 jiwa, premi atau iuran bulanan kepersertaan dibiayai melalui APBD Provinsi Banten," kata Wahidin Halim yang didampingi Sekda Banten Al Muktabar. [ars]

Komentar Pembaca
Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

KAMIS, 09 APRIL 2020 , 00:15:00

Rush Money Bank Banten

Rush Money Bank Banten

KAMIS, 23 APRIL 2020 , 17:28:00

Check Poin Kota Tangerang

Check Poin Kota Tangerang

SABTU, 18 APRIL 2020 , 02:03:00

The ads will close in 10 Seconds