Regulasi Bekas Napi Korupsi Ikut Pilkada, KPU Tunggu Kemenkum HAM

Politik  KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 00:56:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Regulasi Bekas Napi Korupsi Ikut Pilkada, KPU Tunggu Kemenkum HAM

Ketua KPU Arief Budiman/Net

RMOLBANTEN. Larangan mantan koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah masih menjadi perdebatan di Komisi II DPR RI.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengkaji kembali larangan tersebut.

KPU kembali melakukan pembahasan harmonisasi kebijakan tersebut dengan Kementerian Hukum dan HAM.

"Kemarin beberapa waktu sudah dibahas. Kemenkumham juga menyampaikan catatan itu, KPU tentu melihat banyak fakta,” ujar Ketua KPU Arief  Budiman usai rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Rabu (20/11).

Kata Arief, KPU mendapatkan fakta dan argumentasi dari sejumlah partai politik mengenai rekam jejak napi koruptor yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"KPU juga memperhatikan apa yang sudah diputus dalam judicial review di MA. Nah semua itu jadi pertimbangan kita, termasuk hasil RDP yang terakhir. Nanti kita akan putuskan setelah harmonisasi selesai,” bebernya.

KPU, kata Arief, berharap pencalonan eks napi koruptor bisa dimasukan ke dalam revisi pilkada karena memiliki substansi korupsi merupakan musuh bersama.

"Tapi yang mereka setuju kan, jangan diatur di KPU. Mestinya itu diatur di UU. Kami terus mendorong agar diatur di UU. Kalau diatur di KPU itu dianggap belum cukup, walaupun KPU melihat sebetulnya dari banyak regulasi, sebenarnya bisa diatur di PKPU," pungkasnya. [dzk]

Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

Rekomendasi Gerindra Untuk Muhamad-Rahayu Saraswati

The ads will close in 10 Seconds