Keberatan Putusan WH, Puluhan Perusahaan Usulkan Penangguhan UMK

Ekbis  SENIN, 09 DESEMBER 2019 , 19:14:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Keberatan Putusan WH, Puluhan Perusahaan Usulkan Penangguhan UMK

Ilustrasi/NET

RMOLBANTEN. Perusahaan-perusahaan di kabupaten/kota Tangerang dan Kabupaten Serang keberatan dengan keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) soal upah minimum kabupaten/kota tahun 2020.

"Ada empat alasan perusahaan di Banten ini yang mengajukan keberatan dengan besaran UMK 2020," kata Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos pada Disnakertran Banten, Karna Wijaya, Senin (9/12).

Alasan pertama, besaran UMK yang dinilai tinggi. Kedua, perusahaan yang sudah mengajukan penangguhan UMK 2020 adalah padat karya. Ketiga, perusahaan by order dari buyer atau hanya menunggu pesanan dari pembeli dan keempat, kalah bersaing dengan produk impor.
 
"Untuk perusahaan by order dari buyer, mereka hanya menerima pesanan pada bulan kedua dan tiga saja, sedangkan bulan selanjutnya sepi order. Kalau untuk produk impor, kalah bersaing harganya. Barang impor sangat murah," ungkapnya.

Sementara itu, hingga saat ini lanjut Karna jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan terus bertambah.

"Sampai dengan sekarang totalnya ada 39 perusahaan ajukan penangguhan UMK 2020. Dari Kabupaten Tangerang ada 30, Kota Tangerang 7 dan Kabupaten Serang baru 2. Penutupan pengajuan penangguhan UMK sampai tanggal 16 Desember 2019. Diprediksi akan ada lagi perusahaan-perusahaan yang keberatan," imbuhnya.

Pihaknya tidak mempermasalahkan jika perusahaan mengajukan penangguhan UMK. Asalkan memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 231 Tahun 2003 tentang tata cara penangguhan UMK.

"Itu boleh. Jadi ada syarat-syarat yang haru dipenuhi. Pertama ada kesepakatan antara pekerja, buruh maupun serikat pekerja. Kalau di perusahaan itu ada serikat pekerja mnimal anggotanya harus 50 persen plus 1. Kalau serikatnya lebih dari tiga tinggal dilihat mana yang memenuhi kalau nggak ada pakai suara terbanyak kedua dan ketiga," jelasnya.

Meski begitu, Karna mengungkapkan, banyak juga perusahaan di Banten yang tidak memiliki organisasi serikat pekerja.

"Dan kalau mau mengajukan penangguhan itu harus dinegosiasikan dengan lembaga bipartied. Jadi antara perusahaan dengan buruh," katanya.

Lebih lanjut, Karna menyampaikan, permintaan penangguhan yang masuk akan dibahas melalui Dewan Pengupahan (DP) Banten. Salah satu pokok yang dibahas dalam rapat tersebut terkait syarat penangguhan.

"Jadi yang mengajukan ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat administratif maka akan dilakukan verifikasi faktual. Nanti ada tim dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang akan memverifikasi ke perusahaan tersebut," ujarnya.

Rencananya, S Penangguhan UMK 2020 yang ditolak dan diterima Gubernur Banten sebelum tanggal 30 Desember.

"Tanggal 16 Desember adalah batas waktu pengajuan penangguhan UMK. Tanggal 17 kita rapat pleno. Dilanjut tanggal 18 sampai 25 verifikasi, dan keesokan harinya kita rapat pleno hasil verifikasi sekaligus menyampaikan draft untuk gubernur terkait layak atau tidak layak," pungkasnya. [ars]


Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Rapid Test BIN Di Tangsel

Rapid Test BIN Di Tangsel

KAMIS, 14 MEI 2020 , 13:06:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds