Honorer Susah Jadi ASN, Ini Cerita Menteri Tjahjo

Nusantara  RABU, 11 DESEMBER 2019 , 15:06:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Honorer Susah Jadi ASN, Ini Cerita Menteri Tjahjo

Duka tenaga honorer/Net

RMOLBANTEN. Jutaan tenaga honorer bersabar menanti pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) yang sekarang menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ada yang berpuluh tahun menunggu tanpa kepastian. Padahal, pengabdian telah mereka tunaikan, namun hingga kini tak ada kepastian kesejahteraan.

Saat ini, jumlah pegawai honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah, jumlahnya begitu banyak. Namun mereka tak kunjung menjadi ASN.

Banyak isu alasan diembuskan, mulai dari birokrasi hingga anggaran.

Sampai akhirnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, membeberkan masalah yang memicu tenaga honorer sulit diangkat menjadi PNS.

Tjahjo menjelaskan, usulan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS datangnya dari pemerintah daerah (Pemda).

Hanya saja, kata politisi PDIP ini, Pemda tidak mau menanggung gaji mereka setelah diangkat. Pihak Pemda justru meminta pemerintah pusat yang menanggung gaji PNS tersebut. Sementara pemerintah pusat tak bisa serta merta menggelontorkan gaji untuk tenaga honorer.

"Yang mengusulkan tenaga honorer itu daerah, tapi kan pada masa sekarang ini daerah tidak mau bayar. Problem-nya daerah nggak mau, mintanya pusat yang bayar. Pusat kan yang punya uang bukan kami, kami hanya mengatur proses ujiannya, NIK-nya, dan sebagainya," ujar Tjahjo di sela-sela acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).

Selama ini, Pemda terkait menjaring banyak tenaga honorer. Namun, setelah honorer tersebut ada yang lulus tes ASN, pihak Pemda enggan menanggung gajinya.

Sisi lain, Kementerian PAN-RB tidak berwenang memutuskan pengangkatan karena harus melibatkan Kementerian Keuangan maupun pihak Pemda.

"Ada Pemda yang dulu dia mengangkat banyak tenaga honorer, pada saat sebagian lulus tes dia nggak mau bayar. Apalagi undang-undang yang sekarang menyangkut guru, yang dulu dibebankan ke kabupaten/kota, sekarang menjadi tanggung jawab provinsi," demikian Tjahjo. [dzk] 

Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

Rekomendasi Gerindra Untuk Muhamad-Rahayu Saraswati

The ads will close in 10 Seconds