BPN Banten Baru Selesaikan Enam Pengaduan Pertanahan

Pemprov Banten  SELASA, 14 JANUARI 2020 , 21:48:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

BPN Banten Baru Selesaikan Enam Pengaduan Pertanahan

Andi Tenri Abeng/NET

RMOLBANTEN. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten telah mengklarifikasi enam pengaduan masyarakat terkait pertanahan yang disampaikan Ombudsman.

Kepala BPN Banten, Andi Tenri Abeng didampingi Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (BMPP),  Retna Kusdiah dan Kasi Perkara, Bambang Mudiyono mengatakan pihaknya telah menyelesasikan pelaporan pengaduan pertanahan dari Ombudsman.

"Ada enam laporan dari ORI (Ombudsman Republik Indonesia) Banten yang telah kami selesaikan," katanya, Selasa (14/1).

Kasi Perkara pada BPN Banten, Bambang Mudiyono menuturkan, pelaporan pertanahan yang masuk ke  BPN lebih dari enam. Namun yang sudah tuntas baru  enam.

"Data keseluruhannya yang pasti lebih (dari enam). Dan yang sudah selesai pengaduannya sudah kami sampaikan berupa tanggapan ke Ombudsman dalam bentuk surat resmi," katanya.

Ke-enam pelaoran tersebut katanya menyebar dibeberapa kabupaten/kota seperti Tangerang Selatan, Tangerang dan Lebak.

"Di Kabupaten Tangerang ada tiga pelaporan,  Kabupaten Serang,  Tangsel dan Lebak masing-masing satu pelaporan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, proses tindaklanjut pelaporan dan Ombudsman tersebut setelah BPN Provinsi Banten mengundang BPN Kabupaten/Kota untuk dimintai penjelasan.

"Sebelum kami melakukan langkah langkah  lebih jauh  lagi. Kami meminta dari Kantah (Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota) untuk gelar atau ekspose perkara" katanya.  

Dari hasil ekspose tersebut katanya, pihaknya langsung meminta penjelaskan dari pihak-pihak terkait. Seperti memanggil pelapor. Termasuk personel BPN setempat.

"Misalkan ada sengketa lahan. Kita panggil semua pihak untuk melakukan mediasi, dan jika tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak kita sarankan untuk melakukan upaya hukum," ujarnya.

Selain itu ada juga yang mengaku pelapor tidak mendapatkan tanggapan lantaran ketika diajukan permohonan patok tanah tidak dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten.

"Kalau usulan pematokan itu bisa dilakukan, kalau legaliatas kepemilikannya lengkap. Kalau ada pihak-pihak meminta dilakukan pengukuran dan pematokan atas sebidang lahan tidak  ada buktinya, tentu secara aturan kita tidak bisa tindaklanjuti," demikian Andi. [ars]


Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Rapid Test BIN Di Tangsel

Rapid Test BIN Di Tangsel

KAMIS, 14 MEI 2020 , 13:06:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds