Ribut Pemuda Pancasila Dan Ormas Perpam Berakhir Islah

Keamanan  MINGGU, 19 JANUARI 2020 , 20:37:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Ribut Pemuda Pancasila Dan Ormas Perpam Berakhir Islah

Ormas PP dan Perpam Islah/RAG

RMOLBANTEN. Ketegangan yang sempat terjadi antara Ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan Ormas Pembela Aspirasi Masyarakat (Perpam) Provinsi Banten berakhir dengan damai.

Perdamaian terjadi setelah  kedua belah pihak melakukan mediasi bersama Kepolisian dari Polres Serang Kota di Mako Polres Serang Kota, Minggu (19/1).

"Alhamdulillah kita sepakat menjaga konduktivitas di wilayah Banten ini, dan tidak ada lagi perselisihan kedepan, kita ambil hikmahnya saja," kata Sekretaris Pemuda Pancasila Provinsi Banten, Wahyudin Djahidi.

Ia menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya sampai tingkat bawah agar tidak melakukan hal-hal yang bersifat anarkis.

"Saya jamin karena PP satu komando, tidak mungkin ada tindakan di luar perintah, kalaupun ada, kami akan tindak tegas, karena ini bukan PP dan Perpam, tapi juga keamanan masyarakat Banten. Kita sudah islah dengan Perpam, beliau sudah minta maaf baik lahir dan batin," tegasnya.

Sementara Ketua Perpam Provinsi Banten, Ahmad Rosidin mengaku menyesal dengan adanya peristiwa tersebut, sebab menurutnya kejadian itu hanya spontanitas dan tidak ada unsur kesengajaan.

"Kami menyesal karena enggak habis pikir ada anggota kita berbuat seperti itu, itu spontanitas saja, gak ada perencanaan," kata Rosidin.

Ia juga menegaskan, dengan adanya kejadian itu pihaknya mengambil satu pelajaran yang sangat berharga yakni agar hati-hati dalam bertindak.

"Insy Allah kita jalin silaturahmi ini terus menerus, kita jaga kondusifitas, kita selalu berjalan silaturahmi dengan Ormas PP dan pelajaran untuk kita agar hati-hati dalam bertindak," ungkapnya.

Kapolres Serang Kota Edhi Cahyono dalam pertemuan itu menegaskan berdasarkan aturan baru, penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

"Artinya, kasus nasabah akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan nasabah tersebut,” jelasnya.

"Kami akan menindak tegas siapa pun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum," demikian Edhi. [dzk]

Komentar Pembaca
Simulasi Pilkada Kota Tangsel

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 , 20:00:00

Pos Terpadu Covid-19

Pos Terpadu Covid-19

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 , 16:08:00

Sabu Di Blender

Sabu Di Blender

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020 , 13:16:00

The ads will close in 10 Seconds