PP Baru Berlaku, Mukhlis Tidak Lagi Menjabat Ketua Banggar DPRD Banten

Parlemen  KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 , 21:05:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

PP Baru Berlaku, Mukhlis Tidak Lagi Menjabat  Ketua Banggar DPRD Banten

Foto: Repro

RMOLBANTEN. Ketua harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Mukhlis  secara otomatis tidak menjabat lagi seiring Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Sesuai PP itu, Banggar tidak masuk dalam struktur alat kelengkapan dewan (AKD), sekaligus menggantikan PP sebelumnya, Nomor16 tahun 2010 yang membolehkan adanya Ketua harian Banggar.
 
Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimiyati,Kamis (6/2) mengatakan, mengacu pada PP yang baru ini, tugas ketua harian Banggar dihapus dan dipegang langsung oleh ketua harian DPRD Banten Andra Soni dengan empat wakilnya.
   
"Kalau dulu diperbolehkan, tapi sekarang tidak,” kata Cak Nawa biasa disapa.

Dirinya menjelaskan, ke depan tugas ketua harian Banggar dipimpin Andra Soni salah satunya memimpin rapat terkait dengan pembahasan anggaran.

"Jadi ke depan, yang memimpin rapat pimpinan DPRD, tidak lagi ketua harian Banggar,” imbuhnya.
 
Senada, Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum HS menerangkan munculnya PP tersebut. Maka, posisi ketua anggaran DPRD Banten akan dipegang langsung oleh ketua dewan, agar tidak ada lagi jabatan ketua harian dan ketua ex officio DPRD Banten.

Ia mengungkapkan, penghapusan posisi jabatan ketua harian banggar Dewan tersebut diberlakukan tahun ini, baik Pemprov Banten maupun Kabupaten/Kota.

"Berlaku sejak Februari 2020. Dan ini tidak hanya di Provinsi, Kabupaten/kota juga,” kata Barhum.

Menurutnya, masa efektif perubahan struktut organisasi tata kerja (SOTK) ditubuh DPRD Banten setelah diterbitkannya Perda Tata Tertib (Tatib) DPRD Banten yang baru.

"Yang mudah-mudahan bisa diparipurnakan (Tatib DPRD Banten baru) tanggal 19 Februari ini,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Banten lainnya, Budi Prayogo mengatakan, penghapusan Banggar merupakan hasil rapat pimpinan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, selain membahas terkait penghapusan ketua Banggar, dalam rapim itu juga membahas usulan sosialisasi Perda yang disetujui oleh Kemendagri.

Dengan adanya dasar hukum ini, ke depan nantinya dewan bisa mensosialisasikan Perda yang sudah disahkan kepada masyarakat langsung, untuk mekanismenya nanti diatur di kemudian hari.

"Insya Allah di perubahan nanti anggarannya akan kita masukan untuk sosialisasi Perda ini,” katanya.

Budi menganggap dengan adanya regulasi baru ini seluruh Perda yang dihasilkan bisa tersampaikan ke masyarakat. Hal itu mengingat selama ini, masyarakat tidak mengetahui Perda apa saja yang sudah dibuat oleh DPRD Banten.

"Ini sangat positif untuk kita lakukan, dalam upaya mencerdaskan masyarakat,” harapnya. [obi]


Komentar Pembaca
Anak Dan Cucu Soekarno Kumpul Di Borobudur

Anak Dan Cucu Soekarno Kumpul Di Borobudur

MINGGU, 16 FEBRUARI 2020 , 13:22:00

Kabinet Terpapar Corona<i>?</i>

Kabinet Terpapar Corona?

MINGGU, 15 MARET 2020 , 02:25:00

Plt Ketua JMSI Banten Serahkan Piagam Keterbukaan Publik

The ads will close in 10 Seconds