Polres Serang Kota Gagalkan Pengiriman TKW Ilegal

Hukum  SELASA, 18 FEBRUARI 2020 , 20:07:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Polres Serang Kota Gagalkan Pengiriman TKW Ilegal

ekspose kasus TKW Ilegal/RAG

RMOLBANTEN. Polres Serang Kota menggagalkan pengiriman tenaga erja wanita (TKW) ke Timur Tengah (Timteng).

Dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) no 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja di negara Timteng.

Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono menuturkan dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirimkan pekerja ke Timteng. Petugas meringkus dua orang tersangka inisial R (35) dan N (50).
"Korban berjumlah 12 orang 8 sudah di Arab Saudi, 4 korban yang akan di berangkatkan ke Arab Saudi," katanya saat melakukan ekspose di Mapolres Serang Kota, Selasa (18/2).

Dikatakan Kapolres para pelaku ini melakukan modus operandi dengan cara merekrut calon pekerja ke kampung-kampung kemudian dikirimkan ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW secara ilegal menggunakan Visa berkunjung.

Sementara itu peran kedua pelaku yakni, R memiliki akses ke majikan di Arab Saudi, merekrut calon TKI, mendapatkan uang dari majikan untuk merekrut tenaga kerja sebesar Rp 35 Juta dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5,3 Juta.

Sementara tersangka N bertugas untuk mencari orang yang mau bekerja ke kampung-kampung, mengumpulkan identitas calon tenaga kerja, mendistribusikan uang dari tersangka R kepada calon tenaga pekerja dan menerima keuntungan dari setiap pekerja Rp 4 juta.

"Kedua ditangkap pada hari Sabtu (15/2) pukul 14.30 WIB di depan minimarket Perumahan Graha Walantaka, Kecamatan Walantaka Kota Serang," tuturnya.

Dilanjutkan Kapolres, barang bukti yang diamankan berupa satu unit Mobil Toyota Rush, 1 unit mobil honda mobilio warna putih, 1 unit handphone merk Samsung, 1 unit handphone merk Lenovo warna putih hitam, 1 Lembar tanda terima uang Western Union dan uang tunai sebesar Rp 30 juta.

Keduanya di ancam pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat 1, UU RI no 22 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan ancaman pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun kurungan penjara, serta denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Kemudian Pasal 81 UU RI nomor 18 tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran. Ancaman penjara menanti N dan R dengan paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Kemudian Pasal 86 huruf b UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar,” jelasnya. [ars]



Komentar Pembaca
Anak Dan Cucu Soekarno Kumpul Di Borobudur

Anak Dan Cucu Soekarno Kumpul Di Borobudur

MINGGU, 16 FEBRUARI 2020 , 13:22:00

Deklarasi Jaringan Media Siber Indonesia

Deklarasi Jaringan Media Siber Indonesia

SABTU, 08 FEBRUARI 2020 , 17:58:00

Kabinet Terpapar Corona<i>?</i>

Kabinet Terpapar Corona?

MINGGU, 15 MARET 2020 , 02:25:00

The ads will close in 10 Seconds