KPU Diminta Perludem Tunda Pilkada, Mahfud MD: Lanjut Sesuai Jadwal

Politik  MINGGU, 22 MARET 2020 , 01:01:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

KPU Diminta Perludem Tunda Pilkada, Mahfud MD: Lanjut Sesuai Jadwal

Foto: RMOLNetwork

RMOLBANTEN. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak menunda pelaksanaan Pilkada serentak. Penundaan disebut merupakan keniscayaan. Sebab, wabah virus Corona telah menyeret negara dalam status darurat nasional.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni, Sabtu (21/3).

Menurut Titi, KPU perlu memikirkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Wabah virus Corona telah menjadi ancaman nasional.

KPU kata Titi harus memprioritaskan kesehatan, keamanan, dan keselamatan personel petugas Pemilu. Termasuk juga pihak lain yang terkait dengan proses penyelenggaraan pilkada 2020.

Menunda tahapan pilkada yang berlangsung saat situasi darurat nasional adalah sebuah keniscayaan. Sebagai bentuk proteksi optimal kepada warga negara yang bertugas sebagai penyelenggara, bakal calon peserta pemilihan, maupun pemilih Pilkada,” jelas Titi.

Pilkada kata Titi tidak boleh membawa resiko korban jiwa.

Apalagi sudah ada salah seorang anggota KPU Kutai Kertanegara, Kaltim, yang positif Corona dan beberapa anggota lainnya dalam status ODP.

"Kami meminta KPU patuh sepenuhnya pada protokol penanganan Covid-19 yang dirilis WHO maupun Pemerintah Republik Indonesia melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19,” terangnya.

Saat ini tahapan Pilkada sudah dimulai. Semua proses itu sebaiknya dipikirkan ulang oleh KPU.

"Sehingga sesuai dengan protokol penanganan Covid-19 yang dimandatkan WHO," katanya.

Namun, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memastikan jika pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada Bulan September 2020 akan tetap berlangsung atau berjalan seperti biasa dan tidak terhambat dengan adanya wabah virus Korona (Covid-19).

"Tidak ada perubahan rencana, jadwal Pilkada serentak yang akan berlangsung Bulan September itu masih terjadwal seperti biasa dan persiapan teknis operasionalnya, persiapan politisnya, persiapan keamanan, dan hukumnya sekarang berjalan seperti biasa,” ujar, Mahfud, memberikan keterangan media melalui video conference di kantor Polhukam, Jakarta.

"Jadi tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada penundaan Pilkada serentak, apakah itu di sebagian wilayah Indonesia apalagi di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada rencana perubahan itu,” sambungnya.

Kemungkinan potensi rusuh di daerah bila terjadi kelangkaan atau kesalahan kebijakan kepala daerah, Menko Polhukam mengatakan sekarang ini sudah ada Satgas untuk menangani masalah corona yang dipimpin oleh Kepala BNPB, di mana dia sudah diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dengan daerah-daerah.

Dalam keputusan pemerintah dan juga di dalam undang-undang, menurut Menko Polhukam, sudah menyebutkan bahwa daerah sebelum membuat kebijakan khusus terkait dengan penanganan Covid-19 ini supaya berkonsultasi dengan Satgas Pusat agar ada koordinasi.

"Pemerintah sudah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bahan-bahan pokok, itu semuanya sudah dikerahkan dengan segala daya," katanya. [dzk]



Komentar Pembaca
Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

KAMIS, 09 APRIL 2020 , 00:15:00

Rush Money Bank Banten

Rush Money Bank Banten

KAMIS, 23 APRIL 2020 , 17:28:00

Check Poin Kota Tangerang

Check Poin Kota Tangerang

SABTU, 18 APRIL 2020 , 02:03:00

The ads will close in 10 Seconds