COVID-19

Walau Pemda Bisa Lakukan Pengadaan Tanpa Lelang, KPK Pastikan Tetap Awasi

Hukum  SELASA, 24 MARET 2020 , 01:38:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Walau Pemda Bisa Lakukan Pengadaan Tanpa Lelang, KPK Pastikan Tetap Awasi

Ketua KPK, Firli Bahuri/Net

RMOLBANTEN. Berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa dalam kondisi darurat di tengah pandemik Covid-19 atau dikenal dengan virus corona. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan tetap berkoordinasi dan monitoring.

Kordinasi dan monitoring KPK yaitu dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita berkomunikasi dengan LKPP, karena LKPP dan BPKP RI yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan atas pengadaan barang jasa terkait percepatan penanganan Covid-19," ucap Ketua KPK, Firli Bahuri kepada wartawan, Senin (23/3).

Menurut Firli, berdasarkan Inpres 4/2020 bahwa yang melakukan pengawasan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa ialah BPKP.

Selain itu, LKPP juga diperintahkan untuk melakukan pendampingan.

"Dengan demikian, maka posisi KPK melakukan koordinasi dan monitoring dengan pihak LKPP dan BPKP untuk mencegah terjadinya tindak korupsi," terang Firli.

Saat ini KPK masih terus berkomunikasi dengan LKPP agar pengadaan barang dan jasa percepatan Covid-19 dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan rasuah.

"Mari kita doakan, agar wabah corona virus atau Covid-19, bisa tertangani dengan cepat dan jiwa saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air bisa diselamatkan," katanya.

"Hukum tertinggi adalah menegak hormati Hak Asasi Manusia. Penyelamatan jiwa manusia adalah prioritas pertama dan yang paling utama (saving human life is the first priority and our goals)," sambungnya.

Firli sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa dalam kondisi darurat, pemerintah daerah dapat melakukan penunjukan langsung untuk melakukan pengadaan barang atau jasa tanpa melakukan lelang. Hal itu bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Walau begitu, Firli pun juga menegaskan akan bertindak tegas terhadap oknum yang memanfaatkan dalam kondisi darurat seperti ini masih melakukan tindakan rasuah.

Firli menegaskan akan menuntut dengan hukuman mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi disaat pandemik Covid-19. [dzk] 

Komentar Pembaca
Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

KAMIS, 09 APRIL 2020 , 00:15:00

Rush Money Bank Banten

Rush Money Bank Banten

KAMIS, 23 APRIL 2020 , 17:28:00

Sampai Liang Lahat

Sampai Liang Lahat

KAMIS, 26 MARET 2020 , 16:00:00

The ads will close in 10 Seconds