COVID-19

Darurat Sipil, Demokrat: Ini Perang Lawan Wabah Pak Bukan Dengan Rakyat Sendiri!

Politik  SENIN, 30 MARET 2020 , 21:16:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Darurat Sipil, Demokrat: Ini Perang Lawan Wabah Pak Bukan Dengan Rakyat Sendiri<i>!</i>

Foto: Repro

RMOLBANTEN. Kebijakan Darurat Sipil yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rangka menangani merebaknya virus corona baru atau Covid-19 mendapat sindiran petinggi Partai Demokrat. Baca: Komnas HAM RI: Bukan Darurat Sipil Yang Dibutuhkan Tapi Darurat Kesehatan

"Darurat Sipil: Kewajiban minim. Kekuasaan bertambah. Enak sekali boss!!,” tulis Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di akun Twitter pribadinya, Senin (30/3).

Kebijakan penetapan darurat sipil dengan alasan saat ini kebijakan sosial sudah perlu diterapkan dalam skala besar. Physical distancing atau jaga jarak fisik harus diterapkan secara tegas, disiplin, dan efektif.

Dalam Perppu 23/1959 tentang keadaan bahaya memang mengatur Darurat Sipil.

Dimana Perppu tersebut mencabut UU 74/1957. Dan baru ditantatangani oleh Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959.

Bunyi Pasal 3 dalam Perppu 23/1959 menegaskan bahwa penguasa keadaan darurat sipil adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat.

Presiden dalam status darurat sipil dapat dibantu suatu badan yang terdiri atas: Menteri pertama; Menteri Keamanan atau Pertahanan; Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; Menteri Luar Negeri; Kepala Staf Angkatan Darat; Kepala Staf Angkatan Laut; Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Kepolisian Negara.

Pasal itu juga memberikan kewenangan lebih terhadap Presiden lantaran dapat menentukan susunan yang berlainan dengan yang tertera di atas bila dinilai perlu.

Di level daerah, penguasaan keadaan darurat sipil dipegang oleh kepala daerah serendah-rendahnya adalah kepala daerah tingkat II (bupati/wali kota).

Sementara dalam pasal 7 Perppu 23/1959 dijelaskan, penguasa darurat sipil daerah harus mengikuti arahan penguasa darurat sipil pusat, atau dalam kondisi darurat seperti saat ini dengan merebaknya Covid-19.

Presiden dapat mencabut kekuasaan dari penguasa darurat sipil daerah. Penghapusan keadaan bahaya (baik darurat sipil maupun darurat militer) dilakukan oleh presiden/panglima tertinggi angkatan perang.

"TEGA SEKALI ANDA PAK. Dgn memilih Pembatasan Sosial (psl 59) pemerintah tak punya tanggung jawab atas kebutuhan dasar banyak orang. Beda dgn Karantina Wilayah (psl 55). Sudah kebutuhan tidak dijamin, privasi mau dimasuki lagi," terang Jansen.

"Ini perang lawan wabah pak! Bukan dengan rakyat sendiri," demikian Jansen Sitindoan. [obi] 

Komentar Pembaca
Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

KAMIS, 09 APRIL 2020 , 00:15:00

Rush Money Bank Banten

Rush Money Bank Banten

KAMIS, 23 APRIL 2020 , 17:28:00

Check Poin Kota Tangerang

Check Poin Kota Tangerang

SABTU, 18 APRIL 2020 , 02:03:00

The ads will close in 10 Seconds