Perppu Covid-19 Bebas Hukum, Rizal Ramli: Enak Tenan Jadi Pejabat Di Negara +62

Politik  RABU, 01 APRIL 2020 , 11:37:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIANTO

Perppu Covid-19 Bebas Hukum, Rizal Ramli: Enak Tenan Jadi Pejabat Di Negara +62

DR. Rizal Ramli/Net

RMOLBANTEN. Ekonom senior DR. Rizal Ramli menyorot tajam kehadiran Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Adanya  Perppu yang diteken Presiden Joko Widodo ini memang tengah jadi bahan pergunjingan.

Sebab, ada aturan yang memberikan kewenangan pada pemerintah untuk memberikan bailout melalui penyertaan modal negara tanpa merinci mekanisme kontrolnya.

Yang semakin mengkhawatirkan adalah perppu turut memuat disclaimer bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah bukan merupakan kerugian negara.

Tidak hanya itu, pejabat yang melaksanakan perppu ini, mulai dari pegawai Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Disebutkan juga bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu lantas teringat metode serupa yang pernah dilakukan saat skandal bailout Bank Century yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun.

Atas kasus tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa kali dipanggil ke DPR.

"Ratu utang berbunga mahal dan skandal century memastikan kebijaksanaan dan implementasinya tidak bisa dijadikan kasus hukum (lagi),” sentil Rizal Ramli dalam cuitannya di Twitter pribadinya.

RR biasa disapa mengurai, peraturan ini akan menjamin para pejabat yang ikut campur dalam pemberian bailout tidak bisa dijerat hukum. Sekalipun nantinya kebijakan itu merugikan bagi negara dan rakyat.

"Enak tenan jadi pejabat di +62,” terang RR itu secara satire. [dzk]


Komentar Pembaca
Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

KAMIS, 09 APRIL 2020 , 00:15:00

Rush Money Bank Banten

Rush Money Bank Banten

KAMIS, 23 APRIL 2020 , 17:28:00

Check Poin Kota Tangerang

Check Poin Kota Tangerang

SABTU, 18 APRIL 2020 , 02:03:00

The ads will close in 10 Seconds