Gegara Covid-19, APBD Kabupaten Pandeglang Terancam Defisit

Kabupaten Pandeglang  JUM'AT, 03 APRIL 2020 , 02:00:00 WIB | LAPORAN: MAULANA

Gegara Covid-19, APBD Kabupaten Pandeglang Terancam Defisit

Yahya Gunawan Kasbin/Mul

RMOLBANTEN. Pemerintah Kabupaten Pandeglang ketar-ketir terkait dampak yang akan ditimbulkan dari pandemik virus corona atau Covid19. APBD tahun anggaran 2020 terancam mengalami defisit.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin, Kamis (2/3).

Setidaknya ada lima sektor pajak yang akan mengalami penurunan akibat mewabahnya corona ini yakni pajak Hotel, pajak Restoran dan pajak Hiburan, pajak Parkir dan pajak Air Bawah Tanah danpenutupan sejumlah destinasi wisata dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona.

"Dari 11 Sektor Pajak, kami menargetkan Rp 51 miliar, nah kalau 5 sektor pajak ini tidak tercapai maka akan berakibat pada defisitnya APBD Pandeglang," terangnya.

Menurut Yahya, sampai dengan triwulan pertama di Tahun 2020 progres realisasi pendapatan asli daerah dari 11 Pajak yang dikelola intansinya itu baru mencapai 11,81 persen dari total Rp 50 miliar target yang ditetapkan.

Pendapatan itu lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pada maret 2019 lalu atau minus 4 persen dari total target yang harus dicapai yakni Rp 49 Miliar.

"Pada triwulan pertama di Tahun 2020, realisasi target PAD dari 11 jenis baru mencapai 11,81 persen dari total Rp 50 miliar. jika dibandingkan dengan Tahun 2019,  realisasi sampai dengan Maret mencapai 16 persen atau Rp 7,54 miliar dari total target Rp 49 miliar," jelasnya.

Penurunan pendapatan daerah dari 5 sektor pajak yang berpotensi mengalami penurunan ini akan terlihat signifikan pada pelaporan relaisasi pada April 2020.

Karena penutupan sejumlah destinasi wisata dan pelarangan berkumpul atau sosial distancing terjadi pada maret 2020 lalu.

"Angka itu adalah laporan bulan lalu, nanti akan terlihat signifikan terdampaknya bulan april mendatang. Karena penutupan sejumlah wisata dan Sosial Distancing ini dilakukan pada maret lalu," bebernya.

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB PP) berpotensi mengalami penurunan pendapatan. Karena menurut Yahya, petugasnya tidak bisa langsung bertemu dengan wajib pajak untuk menyampaikan tagihan SPPTnya.

Yahya belum bisa menghitung besaran jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan mengalami penurunan sampai meredanya wabah Covid-19.

"Termasuk PBB PP, karena memang kita tidak bisa kelapangan dan tidak bisa bertemu secara langsung dengan para wajib pajak, kalau untuk totalnya kita sedang menghitung dan jika ini terus berlarut, maka tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan perubahan pada Pentapan APBD Perubahan tahun 2020 mendatang," demikian Wahyu. [dzk]

Komentar Pembaca
Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

KAMIS, 09 APRIL 2020 , 00:15:00

Rush Money Bank Banten

Rush Money Bank Banten

KAMIS, 23 APRIL 2020 , 17:28:00

Sampai Liang Lahat

Sampai Liang Lahat

KAMIS, 26 MARET 2020 , 16:00:00

The ads will close in 10 Seconds