Tangani Covid-19, Pemangkasan Anggaran Setwan Rp 72 M Ditolak DPRD Banten

Pemprov Banten  RABU, 08 APRIL 2020 , 01:22:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Tangani Covid-19, Pemangkasan Anggaran Setwan Rp 72  M Ditolak DPRD Banten

Ilustrasi/Net

RMOLBANTEN. Rencana Pemprov Banten melakukan pemangkasan anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2020, mendapatan penolakan DPRD.

Pemprov sendiri mengalokasikan dana untuk penanganan dan pencegahan pandemik virus corona atau Covid-19 ini mencapai angka Rp 2,4 triliun

Dewan mempertanyakan program pemangkasan yang dilakukan oleh Gunernur Banten, Wahidin Halim (WH) lantaran belum diketahui secara rinci dan detail.
 
Untuk itu, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banten melalui Sekretariat Dewan (Setwan) terang-terangan menolak pemangkasan anggaran di lembaganya yang mencapai angka Rp 72 miliar dengan alasan, terlalu besar.
 
Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati ditemui usai rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan dewan dan fraksi diruang rapat paripurna, Selasa (7/2) membenarkan mencuatnya pertanyaan pergesaran hingga Rp 2,4 triliun oleh WH, termasuk puluhan miliar kegiatan di Setwan yang dipangkas.

"Pada dasarnya, kita mendukung upaya pemerintah Provinsi dalam rangka mengatasi pandemi Corona di Banten," katanya.

Dalam rapat, kata Nawa muncul pertanyaan mengenai pergeseran anggaran seperti, kenapa sport center (proyek ratusan miliar) anggaannya tidak digeser.

"Dan juga imbauan-imbauan kegiatan-kegiatan yang tidak menimbulkan dampak langsung ke masayarakat, contohnya proyek-proyek yang dikerjakan langsung tanpa lelang, proyek padat karya ini tidak masuk dalam pergeseran," ujarnya.
 
Selain itu, terkait dengan pemangkasan anggaran di Setwan yang ditentang oleh anggota DPRD Banten hingga puluhan miliar diakui Nawa. Sayangnya Nawa enggan merinci alasanya. Namun demikian pemangkasan anggaran tersebut akhirnya disepakati hanya separuhnya, dari Rp 72 miliar menjadi Rp 30 miliaran.
 
"Untuk detailnya, saya lupa lagi. Pemangkasan Setwan diantaranya dari perjalanan dinas," terangnya.
  
Sementara, Sekwan Banten, Deni Hermawan menambahkan, pemangkasan anggaran di Setwan selain dari pos anggaran perjalanan dinas seluruh pimpinan dan anggota dewan serta aparatur sipil negara (ASN), ada juga pengadaan barang dan jasa yang nilainya mencapai Rp 5 miliar.
 
"Awalnya memang kita diberitahu oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) kita dikurangi Rp 72 miliaran. Tapi disitu TAPD juga salah dalam menyebutkan angka belanja modal di setwan Rp 17 miliar, padahal yang benar Rp 2 miliar. Jadi yang Rp 15 miliar apa?," katanya.

Namun lantaran OPD yang dipimpinya berbeda dengan OPD lain di pemprov, persetujuan pemangkasan anggaran yang dialihkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19, permintaan TAPD tersebut tidak langsung disetujui olehnya.
 
"Disini  (Setwan) berbeda dengan OPD-OPD lainnya, karena ada pimpinan dan anggota dewan. Maka setelah saya konsultasikan dan dilakukan maping (pemetaan) anggaran di DPRD ada  Rp 30 miliaran sekian. Dan itu sudah kami sampaikan melaui surat ke TAPD. Dan saya rasa dana itu sudah tepat dengan adanya momentum seperti ini, karena dana sebesar itu pasti akan Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran). Dari pada Silpa lebih baik digunakan untuk lainnya. Dan kami selaku OPD akan menjalankan apa yanga sudah menjadi kebijakan pemprov dan DPRD," ungkapnya.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni meminta Pemprov bersama Kabupaten/Kota segera melakukan aksi nyata membantu masyarakat dari dampak sosial ekonomi akibat Covid-19.

"Hari ini sudah memasuki hari ke 21 masyarakat diminta diam di rumah. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah aksi nyata dari pemerintah karena dampak sosialnya sudah terasa dari pembatasan ini yang memasuki hari ke 21," kata Andra.

DPRD Banten katanya, sebagai unsur pemerintahan ingin menjalankan  fungsinya dalam melakukan pengawasan dan penganggaran termasuk kaitan penanganan Covid-19.

"Dengan adanya wabah ini kan statusnya Kejadian Luar Biasa (KLB), tapi kami belum melihat langkah-langkah yang luar biasa dari Pemprov Banten dalam menangani masalah ini," kata politisi Gerindra ini.

Terkait dengan perggeseran anggaran APBD Banten dari dinas atau OPD Pemprov Banten untuk penanganan COVID-19, Andra Soni mengaku baru mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan yang melakukan pergeseran anggaran sebesar 161 miliar yakni untuk membangun Rumah Sakit khusus penanganan COVID-19 di Banten.

Ia juga mengaku setuju atas usulan fraksi-fraksi di DPRD Banten agar Pemprov Banten melakukan pergesaran anggaran pada program atau kegiatan yang bukan menjadi prioritas dan tidak bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat seperti pembangunan sport center.

"Sport center itu kan kalaupun tahun ini dibangun tidak akan selesai. Kalaupun selesai tidak akan bisa dirasakan langsung tahun ini oleh masyarakat. Jadi lebih baik anggaranya untuk penanganan COVID-19 aja dulu," jelasnya. [dzk]


Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Rapid Test BIN Di Tangsel

Rapid Test BIN Di Tangsel

KAMIS, 14 MEI 2020 , 13:06:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds