Walau Ditinggal Golkar, PDIP dan PKS Tetap Lanjut Wacana Interpelasi Gaya Koboi WH

Politik  KAMIS, 30 APRIL 2020 , 00:55:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Walau Ditinggal Golkar, PDIP dan PKS Tetap Lanjut Wacana Interpelasi Gaya Koboi  WH

Foto Repro

RMOLBANTEN. Rencana hak interplasi Anggota DPRD Banten atas kebijakan gaya koboi Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memindahkan rekening kas umum daerah (KUD) akan diajukan dua Fraksi di DPRD Banten, PKS dan PDIP.

Sebelumnya ada Fraksi Golkar, namun di tengah jalan sepertinya fraksi ini mundur dari gelanggang.

Informasi dihimpun, fraksi-fraksi di DPRD Banten mewacanakan untuk interpelasi terkait kebijakan gubernur yang menutup rekenig KUD dari Bank Banten ke Bank Jawa Barat Banten (BJB).

Mereka ingin meminta keterangan langsung dari WH secara utuh terkait keputusannya tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juheni M Rois,Rabu (29/4)  mengatakan, rencana untuk menggunakan hak interpelasi masih belum surut. Kini, pihaknya masih melihat perkembangan yang dilakukan pemprov.

"Makanya melihat perkembangan ke depan, kalau ada perbaikan ya berarti tidak dilanjut. Tapi kalau sekiranya tidak ada perbaikan, ya kita lanjutkan. Selama untuk memerbaiki kinerja birokasi kita dukung,” katanya.

Ia menjelaskan, Fraksi PKS juga masih menunggu jawaban lengkap dari gubernur dari rapat konsultasi yang akan disampaikan secara tertulis.

"Jadi sebetulnya bukan masalah interpelasinya tapi bagaimana gubernur atau birokrasi ini menyelesaikan permasalahan Bank Banten. Ini yang menjadi bank kebanggan masyarakat Banten,” ujarnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis mengatakan, meski telah ada rapat konsultasi antara DPRD dengan gubernur pada awal pekan ini, namun rencana interpelasi tetap dilanjut.

Bahkan pihaknya telah mengkoordinasikannya ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Banten.

"Kita sampaikan terlebih dahulu (hasil rapat kosultasi) kemarin dengan Pak Gubernur kepada induk (DPD). Kalau mekanisme di kita tentunya induk partai tidak boleh dikesampingkan," terang Muhlis.

Kata Muhlis, koordinasi dengan partai juga dilakukan karena dalam rapat konsultasi tersebut terjadi perubahan konstalasi politik.

Kondisi tersebut tentu harus mendapat pertimbangan dari DPD dan selanjutnya diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Ia menjelaskan, adapun perubahan konstalasi politik yang dimaksudkannya adalah adanya fraksi yang mengubah pandangan politiknya. Kondisi tersebut dinilainya harus mendapat perhatian.

"Ini yang perlu kami laporkan terlebih dahulu. Mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan rapat konsultasi antara DPD dengan fraksi. Pokoknya kita melaporkan, tentunya keputusan ada di DPD sebagai induk," demikian Muhlis. [dzk]

    



Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Rapid Test BIN Di Tangsel

Rapid Test BIN Di Tangsel

KAMIS, 14 MEI 2020 , 13:06:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds