Dewan Minta Pemkot Serang Kembalikan Kelebihan Pembayaran JPS Sebesar Rp 1,9 M

Parlemen  KAMIS, 14 MEI 2020 , 06:30:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Dewan Minta Pemkot Serang Kembalikan Kelebihan Pembayaran JPS Sebesar Rp 1,9 M

Pujiyanto (bekopiah)/RAG

RMOLBANTEN. Komisi II DPRD Kota Serang meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang untuk melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp 1.901.400.000 kepada kas negara.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto di ruang aspirasi DPRD Kota Serang pada Rabu (13/5).

Turut hadir anggota komisi II lainnya diantaranya Muji Rohman dan Nur Agis Aulia. Selain itu, hadir juga perwakilan dari Dinsos Kota Serang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Mamah Rohmah.

Pujiyanto mengatakan, komisi II sudah melakukan pemanggilan dan menggelar rapat bersama Dinsos Kota Serang pada hari Selasa (12/5) kemarin.

Hal itu untuk menindaklanjuti polemik terkait penyaluran sembako di masyarakat.

Dari hasil rapat itu, kata Pujiyanto diketahui, sudah ada audit dari APIP terkait anggaran sebesar Rp 30 miliar yang digunakan untuk program JPS Kota Serang terjadi kelebihan pembayaran. Sehingga, uang kelebihan itu harus dikembalikan ke kas daerah.

"Sesuai LKPP nomor 3 tahun 2020 diktum nomor 5 setelah pembayaran barang harus dihitung Inspektorat atau BPKP dan ternyata ada kelebihan Rp 1,9 miliar dan dikembalikan ke kas daerah," kata Pujiyanto.

Menurutnya, setelah adanya audit itu harga item pangan yang dibagikan dalam program JPS menjadi berubah, seperti harga beras yang semula Rp 13.000 menjadi Rp 12.800 per kilogram.

Mie instan dari harga Rp 3.000 menjadi Rp 2.800 dan Sarden yang sebelumnya Rp 14.000 menjadi Rp 10.000. Jumlah itu sudah termasuk keuntungan penyedia.

"Kalau komisi II menghitung kurang lebib sekitar 13 persen keuntungannya, itu hitungan saya," kata Pujiyanto.

Ia menuturkan, sejauh ini kontrak dengan pihak penyedia sudah disepakati selama tiga bulan sejak April, Mei dan Juni untuk penyediaan tiga item itu.

Sehingga, jika kemudian JPS dalam bentuk sembako itu bermasalah di masyarakat. Maka, bisa dirubah dalam skema lain seperti bentuk tunai jika ada penganggaran untuk bulan selanjutnya setelah tiga bulan.

"Kontraknya pangan, bukan bantuan langsung tunai. Kalau ada penganggaran ulang misalkan tiga bulan selanjutnya, kalau ada perubahan skema tidak masalah," ujarnya.

Atas adanya temuan itu, Komisi II DPRD Kota Serang menyarankan kepada Pemkot Serang untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan ketika skema berubah menjadi BLT, maka harus dipertinbangkan keselematannya dan efektifitasnya.

"Pemda harus memberikan bantuan pangan kepada yang membuthkan bukan yang mempermasalahkan," katanya.

Senada, anggota komisi II lainnya dari fraksi Golkar Muji Rohman mengatakan, komisi II sudah melihat adanya kesesuaian dari penyaluran JPS dari Pemkot Serang.

Hal itu setelah pihaknya melakukan pengawasan dari komisi II. Kemudian, dengan adanya kelebihan itu ia merekomendasikan untuk penambahan jumlah penerima.

"Karena ada kelebihan dan ini dikembalikan lagi, sementara ada masyarakat yang tidak terakomodir, padahal hampir 70 persen terpenuhi baik dari kota, provinsi dan pusat, jadi saya mengusulkan ada penambahan baik kualitas dan kuantitasnya di perbaiki," katanya.

Menurutnya, dengan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar itu, jika ditambahkan ke jumlah penerima bantuan, maka setidaknya akan ada penambahan penerima sebanyak 10 ribu orang. [ars]

Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Rapid Test BIN Di Tangsel

Rapid Test BIN Di Tangsel

KAMIS, 14 MEI 2020 , 13:06:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds