Walikota Serang: Jangankan Buat Bayar BPJS Buat Kebutuhan Sendiri Aja Warga Susah

Kota Serang  SENIN, 18 MEI 2020 , 20:00:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Walikota Serang: Jangankan Buat Bayar BPJS Buat Kebutuhan Sendiri Aja Warga Susah

Walikota Serang, Syafrudin/RAG

RMOLBANTEN. Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menaikan iuran BPJS ditengah massa pandemi Covid-19 ini dinilai kurang tepat.

Demikian disampaikan Walikota Serang Syafrudin kepada awak media saat ditemui usai melakukan pembayaran zakat kepada Baznas di Puspemkot Serang, Senin (18/5).

Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini terpuruk sebagai dampak dari pandemi Covid-19, Syafrudin mengatakan kondisi masyarakat  Kota Serang sedang kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri.

"Dalam situasi kondisi seperti ini, kenaikan BPJS itu belum waktunya, masyarakat itu jangankan buat bayar kenaikan BPJS, untuk kebutuhan sendiri saja mereka susah," katanya.

Syafrudin menegaskan bahwa kebijakan presiden untuk menaikan iuran BPJS pada pertengahan tahun ini kurang tepat.

"Jadi kalo menurut saya, kurang pas dinaikan pada saat seperti ini," tandasnya.

Ia menyebutkan, jika benar BPJS ini terealisasi kenaikannya, maka pemerintah Kota (Pemkot) Serang harus menambah anggaran untuk bisa memenuhi tanggungan BPJS.

"Kalo dinaikin berati kita harus nambah anggaran, sedangkan anggarannya saja tidak ada," pungkasnya.

Diketahui, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres baru ini disebutkan, rencana kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang tersebut mewajibkan iuran peserta mandiri kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000, peserta mandiri kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000.

Sementara itu, untuk iuran peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Kendati demikian, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Namun, untuk peserta kelas III pada tahun 2021 mendatang harus membayar iuran sebesar Rp 35.000, sebab pemerintah mengurangi subsidinya menjadi Rp 7.000. [dzk]

Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds