Kepala BKPP Klarifikasi Mutasi Jabatan Ke Bawaslu, Airin-nya Kemana?

Kota Tangerang Selatan  SELASA, 19 MEI 2020 , 22:16:00 WIB | LAPORAN: LANI PAHRUDIN

Kepala BKPP Klarifikasi Mutasi Jabatan Ke Bawaslu, Airin-nya Kemana?

Kepala BKPP Tangsel, Apendi/LAN

RMOLBANTEN. Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany yang mendapat pemanggilan oleh Bawaslu terkait adanya mutasi jabatan di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangsel tidak hadir. Airin mewakilkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Apendi.

Kurang lebih satu jam lamanya, Apendi dimintai keterangan oleh Divisi Pengawasan Bawaslu Tangsel, Slamet Santosa di Jalan Alamanda, Rawa Buntu, Serpong, Tangsel, Selasa (19/5).

Dalam keterangannya kepada awak media terkait dugaan Pemkot Tangsel melanggar pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Di pasal tersebut berbunyi kepala daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, dilarang untuk melakukan mutasi pejabat, kecuali telah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya hadir pada hari ini mewakili Bu Wali. Saya selaku Kepala BKPP memenuhi panggilan dari Bawaslu kaitan dengan proses pelantikan Jumat lalu," terang Apendi di kantor Bawalu Tangsel.

Ia juga menjelaskan, jika Pemkot Tangsel sudah mengusulkan pengajuan mutasi jabatan pada Februari lalu.

Karena, banyak koreksi dari pengajuan tersebut baru pelaksanaan mutasi jabatan telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri pada 22 April lalu.

"Kami selaku BKPP melaksanakan aturan sesuai ketentuan. Karena itu sesuai dengan kopetensi masing-masing kita kirim Gubernur kita adakan rapat Baperjakat sesuai dengan ketentuan. Setelah rekomendasi yang dikeluarkan tanggal 22 April kami melaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Dan kemendagri sudah menyampaikan jika betul sudah ada izin. Jika tidak ada izin ya kita tidak melaksanakan," paparnya.

Lanjut Apendi, Pemkot Tangsel juga mengakui jika dirinya tak melaporkan adanya mutasi jabatan ke Bawaslu disaat Tangsel akan menghadapi pesta demokrasi.

"Memang betul. Karena dalam aturan kan tidak dicantumkan seperti itu. Kita tidak harus ke Bawaslu. Karena kita makai aturan. Tapi, karena kita dianggap melanggar. Kok ada pelantikan, kan mereka tidak tahu. Makannya dengan kami datang kita untuk mengklarifikasi," tandas Apendi.

Sementara itu, Divisi Pengawasan Bawaslu Tangsel, Slamet Santosa setelah mendapat klarifikasi dari Pemkot Tangsel yang diwakili BKPP sangat menyayangkan kurang komunikasi dari Pemkot Tangsel.

"Ini kan mengenai komunikasi ya, komunikasi antar lembaga. Baiknya kita tahu terlebih dahulu, sehingga tidak mempertanyakan lagi baiknya kan begitu. Baiknya kalo hal-hal yang sifatnya harus ada, orang yang mengetahui karena berkaitan dengan kepemiluan, ya baiknya koordinasi dulu dengan penyelenggara dan pengawas pemilu," tutup Slamet. [dzk]

Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Rapid Test BIN Di Tangsel

Rapid Test BIN Di Tangsel

KAMIS, 14 MEI 2020 , 13:06:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds