Muhammadiyah Menolak Berdamai Dengan Corona

Politik  RABU, 20 MEI 2020 , 12:50:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

Muhammadiyah Menolak Berdamai Dengan Corona

Foto: Repro

RMOLBANTEN. Imbauan Presiden Joko Widodo untuk berdamai dengan virus corona baru atau Covid-19 menuai banyak penolakan.

Jika kemarin penolakan disuarakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kini hal serupa disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Baca: Jokowi Ajak Rakyat Berdamai Dengan Corona, JK: Kalau Virusnya Nggak Mau Bagaimana?

Alasan penolakan, karena pergerakan kasus Covid-19 di tanah air masih terus naik dari hari ke hari, belum ada tanda-tanda melandai. Untuk itu, upaya perlawanan terhadap penyebarannya harus ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Agus Samsudin kepada wartawan, Rabu (20/5).

Kebijakan untuk mengendorkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pernyataan untuk berdamai dengan virus corona di saat seperti ini bukan sikap yang tepat. Sebab, di sisi lain ada nasib para tenaga kesehatan dan warga masyarakat yang terpapar dipertaruhkan.

"Para tenaga kesehatan saat ini bertaruh nyawa menyelamatkan mereka yang terpapar Covid-19, mereka harus dijaga agar dapat bekerja dengan baik,” tegasnya

Bentuk wujud perlawanan terhadap penyebaran Covid-19, Muhammadiyah melalui jaringan strukturnya dari tingkat pusat hingga ranting terus melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan penanganan Covid-19 dibuat di tingkat pimpinan pusat dan diterjemahkan dalam aksi di lapangan dengan ujung tombaknya berada di Pimpinan Cabang (PCM) dan Ranting Muhammadiyah (PRM), selain Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Sementara, Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting PP Muhammadiyah, Ahmad Norma Permata mengatakan bahwa cabang dan ranting Muhammadiyah mempunyai peran yang penting dalam kerja-kerja penanganan wabah Covid-19.

"Merekalah yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan keseharian warga dan terhubung secara horisontal dengan struktur pemerintahan kecamatan, desa sampai RT-RW,” sambungnya.

Saat ini sudah terbentuk 3.849 PCM dari 7.100 kecamatan di seluruh Indonesia dan 13.612 PRM dari 81.935 desa dengan persebaran paling banyak masih berada di Pulau Jawa.

Dari jumlah tersebut terdapat 19 PCM dan 23 PRM masuk kategori unggulan.

PCM dan PRM masuk kategori unggulan menurut Ahmad Norma Permata karena memenuhi beberapa indikator antara lain pembinaan jamaah (pengajian rutin yang dikelola dengan baik, Muhammadiyah menjadi rujukan ibadah, loyalitas), manajemen organisasi, kaderisasi dan partisipasi anak muda, pemberdayaan ekonomi warga persyarikatan, memiliki AUM unggulan yang mencerminkan Muhammadiyah yang berkemajuan (kreatif, inovatif, solutif) dan daya pengaruh ke umat dan penguasaan media.

Sementara itu berdasarkan update data yang masuk, hingga pagi ini Muhammadiyah sudah mengucurkan dana total Rp. 143.458.606.000 dengan jumlah penerima manfaat 2.322.922 jiwa tersebar di 30 propinsi yang sudah membentuk struktur MCCC.

"Muhammadiyah melalui MCCC berkomitmen untuk mendukung upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi,” pungkasnya. [dzk]



Komentar Pembaca
Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

Kampung Ubud Rumah Gleen Fredly

KAMIS, 09 APRIL 2020 , 00:15:00

Rush Money Bank Banten

Rush Money Bank Banten

KAMIS, 23 APRIL 2020 , 17:28:00

Check Poin Kota Tangerang

Check Poin Kota Tangerang

SABTU, 18 APRIL 2020 , 02:03:00

The ads will close in 10 Seconds