PILWAKOT TANGSEL 2020

Pengamat UIN: Benyamin dan Muhamad Langgar Etika Moral, Harusnya Mundur

Politik  JUM'AT, 29 MEI 2020 , 19:35:00 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Pengamat UIN: Benyamin dan Muhamad Langgar Etika Moral, Harusnya Mundur

Foto Benyamin langgar PSBB/Repro

RMOLBANTEN. Kalau tidak ada halangan dan Covid-19 kurvanya terus menurun, Pilkada Kota Tangsel digelar akhir tahun ini.

Sejumlah nama mulai mengerucut, mulai dari incumbent Wakil Walikota Benyamin Davnie, kemudian ada Sekda Muhamad, Ben Benyamin dan putri Wapres Kiai Maruf Amin yaitu Siti Nur Azizah akan berlaga dalam kontestasi lima tahunan ini.

Dari semua kandidat itu, baru Benyamin Davnie - Pillar Saga yang sudah aman mendapatkan kendaraan partai politik. Kedunya mendapat dukungan dari Partai Golkar yang tidak perlu koalisi karena kursinya cukup untuk mengusung calon.

Yang mendapat keuntungan tentunya yang masih melekat di pemerintahan. Ada dua yang masih aktif yaitu Benyamin Davnie (Wakil Walikota) dan Muhammad (Sekda Tangsel).

Teranyar, Benyamin Davnie kedapatan berkumpul dengan warga tanpa menerapkan social distancing.

Foto Benyamin Davnie saat berpose bersama warga tersebut dinilai melanggar pysical distancing saat Tangsel menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Foto Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie bersama warga yang diindikasikan sebagai laskar anggrek tersebut terjadi di Rawa Lele, Jombang, Ciputat, pada Kamis pagi (28/5).

Benyamin pun sudah mengklarifikasi bahwa kejadian tersebut spontan.

Baca: Viral Fotonya Langgar PSBB, Ini Penjelasan Benyamin Davnie


Menanggapi itu, akademisi UIN Ciputat Zaki Mubarak mengatakan, keuntungan calon yang masih menjabat adalah memanfaatkan kedudukannya untuk mendulang elektabilitas.

Apalagi di saat pandemi corona seperti ini, posisi sebagai sekda atau wakil walikota menjadi samar ketika pada saat yang sama juga menjadi bakal calon walikota.

Bantuan sosial atau bansos yang didistribusikan pemkot menjadi samar ketika yang membagikannya adalah Benyamin ataupun Muhamad. Agar tidak terjadi kepentingan pribadi, baiknya dua calon tersebut mengundurkan diri.

"Saya rasa ini yang dimanfaatkan para bakal calon yang kebetulan masih menduduki jabatan publik. Mereka menggunakan posisinya untuk menarik popularitas. Nah, ini yang harus dicegah. Tugas kita bersama untuk mengontrol,” katanya, Jumat (29/5).

Zaki mengatakan, kontrol publik rasanya tidak cukup. Perlu ada perubahan dalam aturan soal pilkada.

Menurutnya, ketika pejabat publik yang hendak melakukan lobi-lobi poliik untuk maju jadi kepala daerah, harusnya sudah mulai mengundurkan diri. Jadi tidak perlu menunggu keputusan resmi KPU. Soalnya jika aturan ini masih diterapkan, yang terjadi pemanfaatan jabatan untuk kepentingan politik.

"Ini yang terjadi. Ben dan Muhamad keliling Tangsel atas nama wakil ataupun sekda. Padahal mereka sedang sosialisasi. Hal tersebut yang sering kita temui,” ungkapnya.

Maka itu, perlu ada sikap tegas agar tidak terjadi konflik interest dalam pilkada Tangsel. Dirinya menilai pemanfaatan jabatan begitu massif dilakukan petahana. Jika tidak dilakukan kontrol, khawatir kualitas demokrasi di Tangsel akan menurun.

"Perlu aturan yang ketat terkait pilkada. Saya menyarankan pengunduran diri pejabat publik yang mencalonkan tidak perlu menunggu pendaftaran. Kalau harus menunggu yang ada pemanfaatan jabatan, seperti yang kita lihat di Tangsel,” demikian Zaki. [ars]


Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Rapid Test BIN Di Tangsel

Rapid Test BIN Di Tangsel

KAMIS, 14 MEI 2020 , 13:06:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds