Pakar Hukum Tata Negara: Kebijakan New Normal, Artinya Negara Tiarap Hadapi Covid-19

Politik  SABTU, 30 MEI 2020 , 09:48:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Pakar Hukum Tata Negara: Kebijakan New Normal, Artinya Negara Tiarap Hadapi Covid-19

Irman Putra Sidin/Repro

RMOLBANTEN. Indonesia sudah tiga bulan dilanda virus corona baru atau Covid-19 yang dampaknya sangat luar biasa bagi keberlangsungan sebuah bangsa.

Dampak kesehatan, sosial, politik, maupun ekonomi dirasakan hampir oleh semua kelompok masyarakat.

Pemerintah Indonesia dinilai sudah tiarap lantaran akan mengeluarkan kebijakan the new normal (kenormalan baru) di tengah pandemik Covid-19. Kebijakan new normal bisa diartikan sebagai berdamai dengan Covid-19.

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (30/5).

"Hampir 3 bulan sudah negara "tiarap" menghadapi serangan Covid-19," kata Irman Putra Sidin.

Ada hal penting yang mesti diperhatikan negara yakni menjamin perlindungan bagi masyarakat.

Salah satunya yakni dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaaan akibat pandemi Covid-19 ini.

"Jikalau disuruh pilih bangkit atau tetap tiarap di tengah ketidakpastian Covid-19, maka negara harus memilih bangkit," ujar Irman Putra Sidin.

"Karena ada hak lain warga negara yang harus diperhatikan diantaranya; warganegara yang kehilangan pekerjaaan/penghasilan termasuk pekerja informal yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti tertuang dalam Pasal 27 Ayat 2, dan Pasal 28 Ayat 1-4 UUD 1945," demikian Irman Putra Sidin dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID. [dzk]



Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Rapid Test BIN Di Tangsel

Rapid Test BIN Di Tangsel

KAMIS, 14 MEI 2020 , 13:06:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds