Penyehatan Bank Banten, Sekda Al Muktabar Bantah Langgar Komitmen Ke DPRD

Ekbis  SENIN, 29 JUNI 2020 , 02:00:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Penyehatan Bank Banten, Sekda Al Muktabar Bantah Langgar Komitmen Ke DPRD

Sekda Banten Al Muktabar/RUS

RMOLBANTEN.Sekda Banten Al Muktabar membantah bahwa dirinya melakukan pelanggaran komitmen dengan DPRD terkait dengan penyehatan Bank Banten. Menurutnya, apa yang sudah dikerjakan telah sesuai aturan yang berlaku.
 
Ditemui usai menghadiri rapat paripurna Jumat pekan lalu, Al Muktabar menegaskan, proses percepatan penyehatan Bank Banten yang melibatkan pihak universitas semuanya sudah disampaikan kepada lembaga legislatif.
 
"Saya dalam proses itu, bapak-bapak dan ibu-ibu kita di DPRD Banten punya kewenangan untuk menilai apa-apa saja yang kita kerjakan. Saya selaku sekretaris daerah mempunyai tahapan prosedur dalam rangka administrasi. Bahwa ada hal semua terstruktur, semua secara terstruktur kita lakukan bersama. Akan kita progres," katanya.
 
Meski secara detail membantah adanya pelanggaran komitmen yang ditudingkan oleh DPRD Banten, Al Muktabar mengaku dirinya bekerja sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Agenda tahapan ada dua kutub. UU OJK dan UU 23 tentang Pemerintahan Daerah, semua smule, berjalan sesuai koridor. Skema itu kan sesuai tahapan. Dipanggil pimpinan dan pimpinan lainnya. Itu bagian dari progres tahapan itu. Saya pikir  itu bagian alur kerja di DPRD, rapat-rapat pimpinan," ungkap Al Muktabar.

Disinggung mengenai proposal penyertaan  modal dalam rangka penyehatan  Bank Banten yang akan disampaikan ke OJK dan ditunggu oleh DPRD, Al Muktabar mengaku hal tersebut masih dilakukan kajian. Namun pihaknya belum bisa memutuskan kapan akan tuntas.
 
"Kajian investasi terus terprogres. Naskah Akademik (NA) oleh akademik, progres yang dilakukan. Bukan prosentase, kita terus menerus setiap hari. Kan begini diagenda alur OJK itu terkait satu upaya penyehatan Bank Banten. Dan ada dua kutub. Kalau kutub Pemerintahan sesuai dengan UU 23. Pararel, kita berharap satu sama lain saling mengisi, itu satu kesatuan. Bentuknya sesuai chapture yang kita butuhkan," ungkapnya.

Masih dikatakan Al Muktabar yang merupakan pegawai Kemendagri dan Sekda hasil  open bidding atau lelang jabatan ini, dalam pembuatan proposal  ada lima hal dibahas secara terperinci.
 
"Ada lima yang diperlukan progres yang kami buat. Pertama, sisi permodalan. Kedua, tata kelola penyelesaian masalah aset dalam rangka bank yang sebelumnya kita miliki (dari Bank Pundi ke Bank Banten,red),"ungkapnya.
 
Selanjutmya yang ketiga, teknikal asisten manajemen yang dibutuhkan dalam rangka penyehatan banknya, dan yang ke-empat lanjut Al Muktabar adalah likuiditas modal yang digulirkan apabila telah dinyatakan sehat (Bank Banten).
 
"Kelima adalah, komunikasi steakholder dalam langkah-langkah dalam penyehatan Bank Banten. Itu koridor yang harus kita penuhi. Proposal penyehatan bank, kajian investasi dan naskah akademik, regulasi yang kita butuhkan," pungkasnya.
 
Diberitakan sebelumnya, DPRD Banten menyesalkan komitmen Sekda Al Muktabar yang tidak dilaksanakan. Padahal sebelumnya dalam rapat koordiansi dengan Komisi III, Al Muktabar dan legislatif berjanji akan terus berkoordinasi dalam proses penyehatan Bank Banten, setiap hari atau day to day.

Bahkan Ketua DPRD Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Banten Bahrum dan Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedhi mengaku sampai saat ini belum mengetahui prosgres percepatan penyehatan Bank Banten tersebut seperti apa.
 
"Kita masih menunggu skema apa yang akan diambil pemprov. Dan proposal untuk disampaikan ke OJK yang dijanjikan oleh Pak Sekda juga kami belum menerima. Kita tunggu saja," ujar Andra. [ars]

Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

Rekomendasi Gerindra Untuk Muhamad-Rahayu Saraswati

The ads will close in 10 Seconds