SENGKARUT BANK BANTEN

Biro Hukum Pemprov Tidak Persoalkan Gugatan Hukum Terhadap Gubernur WH Jalan Terus

Hukum  SENIN, 29 JUNI 2020 , 02:09:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Biro Hukum Pemprov Tidak Persoalkan Gugatan Hukum Terhadap Gubernur WH Jalan Terus

Wahyudi (baju hitam) kuasa hukum penggugat WH/RUS

RMOLBANTEN. Tim kuasa hukum masyarakat menggugat Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terkait kisruh Bank Banten menegaskan prosesnya terus berjalan terus
 
Melalui koordinator tim kuasa hukum penggugat dari FWP Layfirm, Wahyudi, mengaku sudah menyiapkan seluruh berkas dan dokumen untuk mendaftarkan kembali gugatan kliennya ke Pengadilan Negeri (PN) Serang.
 
"Kami sudah siapkan (untuk diregistrasi, red) ke PN Serang. Jadi kalau ada anggapan atau pernyataan bahwa klien kami masuk angin (sudah aman) itu tidak benar. Bahkan kami disela-sela menunggu konfirmasi dari majelis hakim PN Serang, memperkuat kembali tuntutan, salah satunya adalah PT Banten Global Development (BGD). Besok tim kuasa hukum akan melakukan pertemuan untuk memperdalam itu semua," ungkapnya melalui sambungan telpon, Minggu (28/6).
   
Sementara itu, salah satu masyarakat yang menggut WH dan 9 pihak tergugat lainnya, Moch Ojat Sudrajat dalam keterangan resminya mengaku menemukan fakta baru terkait penjualan aset, uang yang mengendap di BB  sebagai kas daerah (Kasda) Pemprov Banten sebesar Rp1,9 triliun dan surat dari BJB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Terkait dengan penjualan aset yakni, sebelumnya menggunakan cassie. Namun hal itu urung dilakukan karena tidak adanya okta otentik atau akta dibawah tangan dari ASN Pemprov Banten tentang pengalihan hutangnya ke  BJB yang ada hanya surat kuasa pemotongan gaji," katanya.

"Diduga Bank Banten telah menjual asetnya kepada BJB, asset yang diduga dijual adalah berupa  kredit ASN Pemprov Banten, dimana atas 2.500 debitur yang diduga nilainya sebesar Rp 509 miliar, hanya dinilai sebesar Rp330 miliar dan diduga dananya sudah diterima sebesar Rp 199 miliar, sehingga diduga ada potensi kerugian sebesar Rp 179 miliar," sambung Ojat.

Lanjut Ojat, pihaknya memiliki bukti bahwa atas piutang  ASN Pemprov Banten yang sebelumnya di Bank Banten diminta membuat surat kuasa pemotongan gaji kepada Bank BJB KCK Banten, yang diduga diketahui oleh bendahara pengeluaran dan Kepala Biro atau kepala dinas dimasing �" masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kami juga menduga saat ini masih ada proses yang sedang berlangsung untuk 6.000 debitur PNS Pemprov Banten yang diduga juga akan dijual oleh Bank Banten ke Bank BJB termasuk para anggota DPRD Provinsi Banten. Dan untuk kasda Rp 1,9 triliun  di BB bukan bentuk uang, taoi aset dan kredit ASN," tambah Ojat.

Adapun dengan merger (penggabungan) BB dan BJB, para penggugat pun menemukan keanehan melakukan pelanggaran.

"Kami melihaat Bank BJB telah mengajukan proposal ke OJK terkait merger dengan Bank Banten, pada pokoknya berisi meminta Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) terakhir dapat melakukan upaya penyehatan terlebih dahulu kepada Bank Banten sebelum dilakukan penanggujgan atau pengambilalihan usaha oleh Bank BJB," ungkapnya.
 
Selain itu,  BJB tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat melakukab penggabungan usaha sesuai arahan dari OJK dalam rentang waktu satu bulan.

"BJB hanya menyanggupi  penggabungan usaha tersebut paling cepat dalam kurun waktu enam bulan. Dan Bank BJB meminta kepada OJK untuk mencari strategic partner lain yang  lebih kuat dan memiliki sumber daya secara finansial serta nin finansial yang lebih memadai," ujarnya.
   
Ditambah lagi dalam surat yang disampaikan ke OJK oleh BJB, pihak bank belum melakukan due diligence atau uji tuntas sama sekali.

"Bank BJB diduga belum melakukan uji tuntas dan belum menunjuk tim teknis  persiapan penggabungan usaha serta belum ada penandatangan PKS (perjanjian kerjasama) sebagai persiapan pelaksanaan penggabungan usaha," paparnya.
 
Dengan proses BJB dan telah disampaikan ke OJK, Ojat mengaku merger bank tidak akan pernah terwujud, meskipun sudah ada letter of intens (LOI) antara WH dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. "Merger bank akan kandas dan LOI itu juga dengan sendirinya, menurut dugaan kami akan berakhir," terangnya.

Kepala Biro Hukum Provinsi Banten Agus Mintono mengapresiasi langkah masyarakat Banten yang mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat secara umum.

"Langkah ini merupakan suatu hal baik dalam negara demokrasi. Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat yang merasa tidak puas terhadap kinerja Pemprov, lebih baik mengajukan aspirasinya sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang," katanya.

Terkait kondisi Bank Banten saat ini, lanjutnya, WH selalu komitmen terhadap penyehatan Bank Banten. Tentu butuh waktu untuk melakukan penyehatan itu. Oleh karena itu kami minta dukungan semua pihak.

"Gugatan ini bagian dari demokrasi. Masyarakat punya hak menggugat, kami punya hak untuk menjelaskannya terkait duduk persoalan yang terjadi," imbuhnya.
 
Sebagai informasi, pada sidang perdana  yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Guse Prayudi, Rabu tanggal 24 Juni lalu di PN Serang,  secara resmi mengabulkan surat pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat.

"Jadi sidang kali ini hanya penundaan, karena ada pencabutan dokumen. Untuk selanjutnya, terkait revisi gugatan akan dilakukan pada sidang awal bulan Juli dengan menghadirkan para pihak terkait," terang Guse dihadapan wartawan. [ars]

Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Wartawan <i>RMOLBanten</i> Melepas Lajang

Wartawan RMOLBanten Melepas Lajang

SABTU, 08 AGUSTUS 2020 , 14:55:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds