Sah, DPD RI Secara Kelembagaan Resmi Menolak RUU HIP

Politik  SELASA, 07 JULI 2020 , 00:59:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

<i>Sah</i>, DPD RI Secara Kelembagaan Resmi Menolak RUU HIP

Pimpinan DPD RI/Net

RMOLBANTEN. Rekomendasi dengan kesimpulan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) resmi dikeluarkan Tim Kerja Pimpinan DPD RI.

Rekomendasi yang didasarkan lima telaah tersebut disampaikan Ketua Timja Pimpinan DPD, Nono Sampono sebagai rekomendasi kepada Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk kemudian diambil sebagai sikap lembaga.

Menurut Nono, RUU HIP yang didalilkan sebagai payung hukum bagi keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), harus diubah secara total dan mendasar.

Dengan menghilangkan dan menghapus ruang penafsiran nilai dasar dan falsafah Pancasila ke dalam norma Undang-Undang. Karena Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang tidak bisa diletakkan ke dalam undang-undang, melainkan ada di UUD NRI 1945.

"Dimana sudah tertulis dalam Pembukaan (preambule) yang telah disepakati sebagai konsensus nasional untuk tidak dapat diubah. Perubahan itu hanya dapat dilakukan atas batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok yaitu; Sistem Pemerintahan Negara dan Hubungan Negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi tidak ada opsi lain selain menolak," tukas Nono dalam acara malam silaturahim pimpinan DPD serta pimpinan Alat Kelengkapan DPD di rumah dinas Ketua DPD, Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu malam (5/6).

Sebagai solusi tata negara, lanjut Nono, pihaknya merekomendasikan RUU BPIP, yang murni sebagai payung hukum keberadaan badan tersebut. Sepanjang tidak menyinggung dan memberi ruang tafsir atas Pancasila sebagai dasar negara yang telah menjadi konsensus nasional sejak NKRI berdiri.

"Seperti badan-badan lain yang ada, juga memiliki payung hukum UU, Pramuka dan Kadin juga punya payung UU, itu memang perlu," tuturnya.

Memang secara teknis dan fraksis tupoksi BPIP perlu diatur agar tidak terjadi duplikasi peran dan anggaran dengan tugas Sosialisasi Empat Pilar yang selama ini sudah menjadi tugas MPR.

"Karena kira-kira tugasnya akan sama, lebih kepada penanaman dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, yang itu juga dilakukan MPR RI. Nah, mungkin BPIP lebih fokus pada wajah pembangunan Indonesia ke depan yang harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila," pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, Fadel Muhammad mengungkapkan tidak ada ideologi yang dimasukkan atau diatur dalam undang-undang. Sehingga RUU HIP memang sudah sepantasnya dikoreksi total.

"Di negara manapun tidak ada ideologi yang diatur dalam undang-undang. Karena ideologi itu sendiri sudah sumber dari segala sumber hukum. Saya sependapat dengan apa yang dihasilkan Timja Pimpinan DPD RI terkait RUU HIP," imbuh Fadel yang juga hadir dalam acara malam silaturahim tersebut.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin (SBN), menyatakan dari awal dirinya menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Senator asal Bengkulu ini menegaskan Pancasila sudah final. RUU HIP kata Sultan, memancing kritik dan protes publik.

Untuk itu dirinya dan mayoritas Senator DPD RI menyayangkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tidak dicantumkan sebagai konsiderans. Hal itu dinilai sebagai pintu masuk kembalinya ajaran komunisme.

Selanjutnya, ada efek ideologis lain yang diakibatkan dari kontroversinya RUU HIP yaitu, terjadinya kekhawatiran di tengah masyarakat akan bangkit kembali ideologi komunis.

Selain itu, pada Pasal 6 yang mengatur soal Trisila dan Ekasila. Pasal itu dinilai mendegradasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.
 
Timja telah melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif terkait RUU HIP tersebut. Termasuk bertemu dengan sejumlah ormas dan lapisan masyarakat yang telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut.

"Hasil kerja dari Timja hari ini akan menjadi panduan bagi sikap Lembaga DPD RI," demikian SBN.

Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai mekanisme di DPD.

"Terima kasih kepada Pak Nono dan para wakil ketua (tim kerja), yang telah melakukan telaah dan menyampaikan rekomendasi serta kesimpulan. Tentu akan saya tindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada di DPD," pungkas LaNyalla.[dzk]



Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

Rekomendasi Gerindra Untuk Muhamad-Rahayu Saraswati

The ads will close in 10 Seconds