Serahkan Kajian Pelayanan Publik Wilayah Marginal Ke Bupati Lebak, Begini Saran Ombusdman Banten

Kabupaten Lebak  JUM'AT, 10 JULI 2020 , 15:04:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

Serahkan Kajian Pelayanan Publik Wilayah Marginal Ke Bupati Lebak, Begini Saran Ombusdman Banten

Penyerahan hasil kajian dari Ombudsman ke Bupati Lebak/ARS

RMOLBANTEN. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten beserta tim (Eni Nuraeni, Eka Puspasari dan Adam Sutisnawinata) berkunjung ke Kantor Bupati Lebak.

Kunjungan Ombusdman Banten dalam rangka menyerahkan secara resmi hasil kajian singkat (rapid assessment)  terkait Akses Pelayanan Publik Dasar bagi Wilayah Marjinal di Provinsi Banten kepada Bupati Lebak Oti Octavia Jayabaya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Dedy Irsan menyampaikan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten pada tahun 2019 silam telah melakukan beberapa rangkaian kajian cepat.

Tujuannya untuk mendorong pembuat kebijakan dalam hal ini Kementerian PUPR, Gubernur Banten,  dan Bupati Lebak agar memberikan atensi yang lebih baik terhadap pelayanan dasar di wilayah marjinal.

Dedy menyampaikan dalam kajian tersebut tim Ombudsman RI menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, pengamatan/observasi, wawancara mendalam, dan FGD.

"Tim melakukan observasi langsung ke lapangan diantaranya yaitu Kecamatan Cileles Desa Parungkujang, Kecamatan Cimarga Desa Sarageni, Kecamatan Bojongmanik Desa Kadurahayu, Kecamatan Leuwidamar Desa Wantisari," terang Dedy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7).

Dari hasil kajian tersebut, kata Dedy ditemukan bahwa masih terdapat  beberapa wilayah di Kabupaten Lebak dan yang masih kesulitan mengakses Pelayanan Publik Dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang memadai.

"Masyarakat di wilayah marjinal ini, masih kesulitan untuk ke sekolah. Problemnya tidak semua Kecamatan memiliki SMAN dan tidak semua Desa memiliki SMPN karena letaknya di pusat Kecamatan sedangkan jarak untuk mencapainya cukup jauh tidak ada transportasi dan jalanan dalam keadaan rusak parah," ujar Dedy.

"Sama halnya dengan pelayanan kesehatan, Puskesmas hanya berada di pusat Kecamatan dan di desa-desa. Ada Puskesdes namun tidak semua beroperasi karena tidak ada tenaga kesehatan," sambung Dedy.

Ombudsman kata Dedy memberikan saran kepada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Saran itu diantaranya.

Pertama, menyusun dan melakukan evaluasi program dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan publik dasar secara berkala dan berkesinambungan.

Kedua, lebih meningkatkan koordinasi dengan OPD Teknis, Kecamatan dan Pemerintah Desa  dan membuat program atau kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar terutama di desa-desa yang terpencil dan memiliki permasalahan masyarakat yang sulit mengakses pelayanan publik dasar.

Ketiga, memastikan bahwa seluruh petugas medis dan tenaga pendidik di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan petugas yang profesional, kompeten, akuntabel disertai dengan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan.

Keempat, mengupayakan terbentuknya sistem transportasi, khususnya bagi kelompok marjinal yang sulit mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti menyediakan angkutan antar jemput siswa yang bersekolah yang lokasinya jauh dari tempat tinggal atau seperti ambulance desa  yang siap mengantarkan masyarakat yang sakit dengan gratis menuju Puskesmas atau Rumah Sakit.

Kelima, memastikan fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan di wilayah pedesaan aktif atau dapat beroperasi secara optimal seperti fasilitas Sekolah yang didukung dengan guru yang berkompeten dan jumlah yang sesuai SPM Pendidikan.

Selain itu pada fasilitas kesehatan seperti fasilitas Puskesmas, Pustu , polindes, posyandu yang aktif beroperasi dengan diisi oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan dapat melayani masyarakat dengan baik dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Dedy pun menyampaikan bahwa Ombudsman juga akan mendorong kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui Gubernur dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait agar ikut membantu Pemerintah Kabupaten Lebak  dengan membuat regulasi dan kebijakan yang mampu menyelesaikan  persolan tersebut.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya didampingi oleh Para Kepala OPD menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Ombudsman karena telah benar-benar memperhatikan kondisi di Lebak.

Dengan segala keterbatasan yang ada Iti berjanji akan terus berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarkatnya,

"Pemerintah Kabupaten Lebak selama ini telah berupaya memajukan desa dengan program-program yang sudah ditentukan, namun kita berada di lahan hijau, sehingga tidak banyak pembangunan yang bisa dilakukan di Lebak," beber Iti.

Akibatnya, kata Iti, PAD Lebak sangat kecil dengan kondisi geografis yang sangat luas, yanng menyebabkan Pemkab kesulitan untuk memenuhi semua kebutuhan untuk memperbaiki jalan dan jembatan disini.

"Terlebih dalam kondisi pandemic seperti ini yang mengharuskan anggara di refocusing," ujar Iti.

Terimakasih kepada Ombudsman, semoga ini akan menjadi semangat untuk kami agar lebih berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ikhtiar Pemkab Lebak terus menerus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lebak ini," demikian Iti. [ars]

Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

Rekomendasi Gerindra Untuk Muhamad-Rahayu Saraswati

The ads will close in 10 Seconds