Proses Perizinan Ada Di Kementerian, Miliaran Rupiah PAD Pajak AP Banten Hilang

Ekbis  MINGGU, 12 JULI 2020 , 20:02:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Proses Perizinan Ada Di Kementerian, Miliaran Rupiah PAD Pajak AP Banten Hilang

Ilustrasi/Net

RMOLBANTEN. Miliaran rupiah pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dari air permukaan (AP) hilang di Provinsi Banten.

Sebabnya, sejak diberlakukan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), proses perijinan dan perpanjangan surat ijin pengambilan air atau SIPA dilakukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 
Informasi dihimpun, hilangnya miliaran pajak AP terjadi sejak tiga lalu, dimana puluhan perusahaan yang ada di Banten, hingga saat ini tidak mengantongi SIPA, karena ijin yang ada sudah kadaluarsa atau tidak berlaku, dan tak sedikit perusahaan yang nekat tetap mengambil air permukaan di aliran sungai atau danau-danau disekitar pabriknya demi keberlangsungan operasional.
 
Salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, Minggu (12/7) sudah hampir tiga tahun ini proses adminitsrasi pengajuan SIPA diambil alih oleh Kementerian PUPR. Sementara untuk mengajukan proses dipusat sangat sulit.
 
"Di Banten ini ada 100 lebih perusahaan yang memanfaatkan air permukaan untuk operasionalnya. Dan kalau dihitung ada  10 an pabrik yang sampai sekarang SIPA nya sudah tidak berlaku lagi," katanya.
 
Ia menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui alasan dari Kementerian PUPR terkesan mempersulit mengeluarkan ijin SIPA.

"Kita kurang paham, kenapa sulit sekali perusahaan mengantongi ijin SIPA. Padahal SIPA ini masa berlakunya lima tahun sekali. Dan pabrik-pabrik sekitar ada 10 yang sekarang beroperasi ijin SIPA nya itu sudah tidak berlaku. Tapi mereka tetap menggunakan air permukaan. Jadi kalau dihitung potensi pajak dari AP di Provinsi Banten  miliiaran hilang," ungkapnya.
 
Aggota Komisi III DPRD Banten, Indah Rusmiati  saat dihubungi melalui telpon genggamnya mengaku sudah mengetahui adanya informasi banyak perusahaan yang tak mengantongi SIPA namun masih memanfaatkan air permukaan.
 
"Ini kan aneh. Ada potensi PAD untuk Banten. Tapi dibiarkan hilang  begitu saja. Saya akan mulai awasi ini sampai detail, sehingga ketahuan dimana letak masalahnya," katanya.
 
Sesuai dengan kewenangan dan tuposki dari AP lanjut Indah, Kementerian PUPR memiliki kewenangan penuh atas keluarnya ijin SIPA. Namun jika dilihat ada perusahaan yang sudah tidak mengantongi perpanjangan SIPA hingga bertahun-tahun. Hal ini juga patut dicurigai.
 
"Kalau benar ada perusahaan mengambil AP tanpa ada ijin. Artinya mereka (perusahaan) melakukan kegiatan ilegal. Tidak resmi. Dan ini pasti ada pihak-pihak terkait melakukan  kerjasama demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ini akan kita telusuri," ujarnya.
 
Diakui Indah, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mendatangi seluruh Kepala  UPT Samsat untuk dimintai klarifikasi mengenai AP.

"Di Banten ini ada 12 UPT Samsat yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Paling banyak perusahaan atau lembaga yang menggunakan AP itu adanya di Tangerang Raya, Cilegon dan Kabupaten/Kota Serang. Kita akan  tanyakan detail soal potensi Pajak Air Permukaan. Biar tidak hilang, apalagi dimanfaatin oleh pihak-pihak bertanggungjawab," pungkasnya.
 
Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari sebelumnya mengungkapkan, bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada perusahaan yang tidak mengantongi SIPA karena kadalauarsa.
 
"Ijin-nya ada di Kementerian PUPR," katanya singkat. [ars]





Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Wartawan <i>RMOLBanten</i> Melepas Lajang

Wartawan RMOLBanten Melepas Lajang

SABTU, 08 AGUSTUS 2020 , 14:55:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

The ads will close in 10 Seconds