Pemprov Banten Masih Bisa Pungut Pajak 72 Perusahaan Yang Tak Kantongi Ijin SIPA AP

Pemprov Banten  SELASA, 14 JULI 2020 , 03:07:00 WIB | LAPORAN: DEDI RUSTANDI

Pemprov Banten Masih Bisa Pungut Pajak 72 Perusahaan Yang Tak Kantongi Ijin SIPA AP

Kepala Bapenda Banten, Opar Sopari/RUS

RMOLBANTEN. Sebanyak 72 perusahaan di Banten sampai saat ini belum mengantongi perpanjangan surat ijin pengambilan air (SIPA) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Meskipun demikian mereka tetap berkewajiban membayar pajak Air Permukaan (AP) ke Pemprov Banten.
     
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Opar Sohari, menjelaskan, pemungutan pajak AP yang menjadi salah satu sektor pendapatan asli daerah (PAD) tetap dilakukan, meskipun SIPA yang dimiliki belum diperbaharui alias  masih kadaluarsa.
 
"Kami selaku intansi (Bapenda) yang menetapkan, menghitung dan memungut pajak AP, tetap memungut kepada perusahaan-perusahan atau pelaku usaha yang menggunakan air permukaan sungai maupun danau yang SIPA-nya tidak aktif namun sedang diproses di Kementerian PUPR," terang Opar, Senin (13/7).

Opar menjelaskan, pemungutan pajak  AP kepada mereka yang masih mengurus proses perpanjangan ijin ke pemerintah pusat tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 
"Dasar dari pemungutan pajak AP, sesuai  dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2019 tentang Pajak Daerah," katanya.
 
Menurut Opar, selama ini pembayaran pajak AP yang dilakukan oleh wajib pajak  atau perusahaan rutin setiap bulan, setelah mereka selama satu bulan menggunakan AP.

"Jadi pembayaran pajak AP itu pembayarannya sebulan sekali. Misalnyan penggunaan dibulan Juni, dibayarkannya bulan Juli. Dan itu langsung ditransfer ke kas daerah (Kasda),"  ungkap Opar.
 
Senada, Kabid Pendapatan Abadi Wuryanto menyampaikan pemungutan pajak AP, dilakukan secara resmi setelah proses SIPA keluar. Adapun perusahaan yang SIPA nya habis masa berlakunya, dan masih proses di Kementerian PUPR masih menyetorkan kewajibannya kepada pemprov, adalah sah.
 
Mnurut Abadi, pajak air permukaan sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangannya dibagi-bagi. Untuk wajib pajak atau perusahaan yang menggunakan air sungai kewenangan kementerian seperti Ciliwung, Cisadane (C2) diwilayah utara, dan  Cidanau, Ciujung, Cidurian (C3) di wilayah selatan dan barat Provinsi Banten. Itu yang mengeluarkan kementerian.

"Ada juga ijin yang dikeluarkan oleh dinas perijinan Provinsi Banten, itu yang sungainya  kewenangan Banten seperti Ciliman dan Cimanceri. Khusus untuk provinsi yang mengeluarkan rekomendasi itu Dinas PUPR Provinsi Banten dan ijinnya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," terang Abadi.

"Sementara Bapenda hanya menetapkan, menghitung dan memunggut. Dan kalau untuk pajak air bawah tanah (ABT), itu kewenangan kabupaten/kota. Kalau dulu sebelum ada UU 23/2014, semua proses ijin adanya di provinsi, termasuk untuk pemungutan pajak ABT," pungkas Abadi. [ars]

Komentar Pembaca
Batik Kuning Dan Biru

Batik Kuning Dan Biru

KAMIS, 25 JUNI 2020 , 21:07:00

Novel Baswedan dan Para Aktivis

Novel Baswedan dan Para Aktivis

MINGGU, 14 JUNI 2020 , 20:04:00

Rekomendasi Gerindra Untuk Muhamad-Rahayu Saraswati

The ads will close in 10 Seconds