Syafrudin Beberkan ASN Di Kota Serang Sengaja Tidak Lulus Ujian Sertifikat Barang Dan Jasa

Kota Serang  SENIN, 03 AGUSTUS 2020 , 17:10:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Syafrudin Beberkan ASN Di Kota Serang Sengaja Tidak Lulus Ujian Sertifikat Barang Dan Jasa

Walikota Serang saat Sidak ke kantor BPPBJ/RAG

RMOLBANTEN. Banyak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang sengaja tidak serius untuk lulus saat mengikuti ujian kompetensi barang dan jasa.

Hal itu terungkap saat Walikota Serang Syafrudin melakukan sidak ke kantor Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Kota Serang, Senin (3/8)

Padahal dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan kewajiban ASN yang menjadi pelaku pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus bersertifikasi.

Bahkan kedepannya paling lambat tahun 2023 para pelaku PBJ yaitu PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan tidak cukup hanya memiliki sertifikat keahlian PBJ, namun juga harus memiliki sertifikat kompetensi PBJ.

"BPPBJ ada sedikit masalah yang harus kita tangani bersama terutama ASN kita ini jarang atau tidak mau miliki sertifikat barang dan jasa," terang Syafrudin.

Kata Syafrudin, ketika ASN di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Serang ikut seleksi atau pendidikan untuk memiliki sertifikat barang dan jasa, di endingnya pasti tidak lulus.

"Setelah saya tahu, ternyata memang ada unsur kesengajaan tidak lulus, karena kalau lulus akan lari atau ditempatkan di BPPBJ ini sebagai tenaga fungsional," ujarnya.

Kata Syafrudin, memang ada kelemahan-kelemahan lainnya terutama soal tunjangan dari Pokja di Kota Serang ini tidak sama dengan Kabupaten/Kota lain.

"Itu yang perlu saya perhatikan nanti perlu saya perkuat usulan dari kepala BPPBJ ini untuk bisa memberikan kesejahteraan yang lebih kepada Pokja, karena kerjanya luar biasa siang malam, harus ada tenaga ekstra," ujarnya.

"Saya juga berharap BPPBJ ini, tidak bermasalah dengan pengusaha mudah-mudahan ke depan ada penambahan honor bagi tenaga yang bersertifikat barang dan jasa dari Pemkot," ujarnya.

BPPBJ ini, kata Syafrudin terutama Pokja mesti harus tenaga yang sudah bersertifikat, jadi tidak bisa mentah-mentah ASN menjadi Pokja di lingkungan BPPBJ ini.  

"Mestinya memang sebelum punya jabatan itu mesti punya sertifikat barang dan jasa, nanti kita bahas di kemudian hari, apabila jadi ASN harus ikut sertifikasi barang dan jasa," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Kota Serang Koswara Mulyana mengatakan memang ASN yang ditempatkan di BPPBJ ini sudah selayaknya memiliki sertifikat barang dan jasa.

Saat ini ASN yang sudah memiliki sertifikat barang dan jasa di lingkungan Pemkot Serang  dikatakan Koswara, ada 94 tersebar di Eselon III, IV dan pelaksana dari berbagai OPD di lingkungan Pemkot Serang.

"Kalau menurut saya selayaknya yang mempunyai sertifikat itu bergabung di BPJB supaya bisa menjadi Pokja dalam rangka memberikan pelayanan tender atau lelang bagi OPD lain," ujarnya.

Koswara menuturkan, mungkin salah satu alasan para ASN enggan  bergabung itu melihat dari sisi resikonya, seperti beban kerja yang tinggi, resiko hukum, karena memang ini jadi tantanganya.

"Kalau idealnya ULP ini harus memiliki 16 SDM, tapi untuk sementara baru 3 yang memenuhi persyaratan itu. Kedepan mudah mudahan banyak yang berminat yang gabung dengan kami," tutupnya. [ars]

Komentar Pembaca
Wartawan <i>RMOLBanten</i> Melepas Lajang

Wartawan RMOLBanten Melepas Lajang

SABTU, 08 AGUSTUS 2020 , 14:55:00

Kejaksaan Agung Kebakaran

Kejaksaan Agung Kebakaran

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 , 20:07:00

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 , 20:00:00

The ads will close in 10 Seconds