Meski Ada Larangan, Pemkot Serang Rapat KUA PPAS Di Luar Daerah

Daerah  KAMIS, 06 AGUSTUS 2020 , 18:30:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Meski Ada Larangan, Pemkot Serang Rapat KUA PPAS Di Luar Daerah

Ilustrasi/NET

RMOLBANTEN. Dalam rangka melakukan efisiensi anggaran Pemkot Serang melarang organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan rapat kedinasan di luar kota.

Namun, faktanya meski masih dalam suasana pandemi Covid-19 dalam informasi yang dihimpun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Serang menggelar rapat Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Bogor.

Kegiatan tersebut dibenarkan Kepala Bagian TU dan Protokol pada Pemkot Serang Budi Martono. Menurutnya rapat dilaksanakan selama dua hari dan hari ini selesai.

"Untuk leading sektornya itu ada di Bappeda," tegasnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (6/8).

Budi menjelaskan apasan rapat pembahasan KUA PPAS tidak masuk dalam agenda karena memang rapat KUA PPAS ini merupakan agenda tersendiri.

Akademisi Universitas Serang Raya (Unsera) Abdul Malik menuturkan seharusnya selama rapat itu bisa dilaksanakan didalam kota, tidak seharusnya melaksanakan rapat luar kota.

Terlebih, banyak keuntungan jika rapat dilaksanakan di dalam kota. Salah satunya menghidupkan perekonomian daerah.

"Artinya kalau mau efisien ya efisien kan, kenapa tidak ketika rapat bisa dilaksanakan di dalam kota kenapa tidak dilaksanakan di dalam kota saja. Toh masih ada fasilitas pendukung, paling tidak hotel tempat rapat di Kota Serang jadi terisi, bisa menolong sektor perhotelan dan lain sebagainya," tuturnya.

Kata dia, pelaksanaan rapat diluar kota tersebut dinilai dari sisi etika dan kepatutan tidak mencerminkan sebuah keteladanan bagi masyarakat.

Dirinya juga menilai Pemkot Serang tidak memberikan teladan yang baik dengan menyelenggarakan rapat di luar kota. Padahal, saat ini masih suasana Pandemi Covid-19.

"Bukan hanya kepada persoalan coronanya, tapi juga pada persoalan keteladanan yang diberikan oleh pemerintah, jadi kalau pemerintah tidak memberikan keteladanan bagaimana masyarakatanya, kan begitu," kata Abdul.

Menurutnya, dari sisi etika dan kepatutan, perilaku demikian sangat tidak menunjukan keteladanan yang baik. Dilain sisi pemerintah melarang warganya untuk bepergian, tetapi justru mereka yang melanggarnya.

"Disisi lain masyarakat juga butuh model, butuh keteladanan, pemerintah yang seharusnya menjadi model panutan itu mestinya," ucap dia.

Dengan begitu, kata dia, dapat dimaknai bahwa Pemkot Serang tidak sensitif terhadap persoalan di masyarakatnya. Selain itu, ia juga mengkritisi dewan yang melepaskan unsur pengawasannya.

"Dewan juga harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kan sekarang ini kita miskin keteladanan. Yang tahu memang hati nurani mereka itu sendiri pantas apa nggak gitu kan," tutupnya. [ars]





Komentar Pembaca
Wartawan <i>RMOLBanten</i> Melepas Lajang

Wartawan RMOLBanten Melepas Lajang

SABTU, 08 AGUSTUS 2020 , 14:55:00

Kejaksaan Agung Kebakaran

Kejaksaan Agung Kebakaran

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 , 20:07:00

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 , 20:00:00

The ads will close in 10 Seconds