Rusuh Antar Kelompok Masa, PN Tangerang Dituding Salah Eksekusi Objek Lahan

Keamanan  SENIN, 10 AGUSTUS 2020 , 19:43:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

Rusuh Antar Kelompok Masa, PN Tangerang Dituding Salah Eksekusi Objek Lahan

Kuasa Hukum PT TMRE menunjukkan surat bukti lahan/ARS

RMOLBANTEN. Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dituding salah melakukan eksekusi lahan yang berakibat kericuhan antar kelompok masa di Kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Jumat, (7/8).

Atas aksi kericuhan sengketa lahan seluas 45 hektar tersebut menyeret nama Darmawan dengan PT Tangerang Matra Real Estate (TMRE).

Juru Bicara PT Tangerang Matra Real Estate (TMRE) Manusun Hasudungan Purba menjelaskan duduk persoalan sengketa lahan hingga terjadinya keributan dua kelompok massa tersebut. Pihaknya dengan tegas menolak putusan PN Pengadilan dengan alasan salah objek lahan.

"Kami menolak eksekusi. PN Tangerang salah objek lahan. Perusahaan sudah sah memiliki 30 hektar," katanya, Senin, (10/8).

Menurutnya, sejak tahun lalu penggugat atas nama Darmawan dengan bukti girik Karesidenan Banten N.V Loa & co di wilayah Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete. "Pernah kita diajak mediasi dengan BPN. Tanah kita 30 hektar dan 15 hektar milik masyarakat. Di lahan 15 hektar itu ada 1.500 kepala keluarga (KK) yang menghuni," ujarnya.

Manusun menerangkan, sebenarnya Surat Resmi Penundaan Pelaksanaan Eksekusi telah dikeluarkan oleh Kapolres Tangerang sebelum bentrokan antar kelompok massa terjadu. Namun dihiraukan PN Tangerang. Padahal, BPN Tangerang sudah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa surat tanah yang menjadi dasar eksekusi tidak terdaftar di BPN Tangerang.

"Sehinga intinya adalah penggusuran ini tidak ada sangkut pautnya dengan kami, sebab dua pihak yang bersengketa lalu masuk ke wilayah kami seolah-olah meributkan objek yang kami miliki yang mana dalam prosesnya kami tidak pernah dilibatkan oleh mereka," terangnya.

Atas dasar Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 120/PEN.EKS/2020 PN.TNG, dimana objek eksekusi dilaksanakan di atas tanah milik TMRE. Padahal TMRE adalah pemilik tanah yang sah, memperoleh tanah dari masyarakat berdasarkan ijin lokasi no. 593/Kep.001. DPMPTSP/2017.

"Untuk itu kami telah mempersiapkan gugatan baik dari masyarakat yang terdampak ini ada 1500 KK akan bersinergi dengan kami. Jadi jelas ini ranahnya kan bukan ranah mediasi," tutupnya. [ars]



Komentar Pembaca
Wartawan <i>RMOLBanten</i> Melepas Lajang

Wartawan RMOLBanten Melepas Lajang

SABTU, 08 AGUSTUS 2020 , 14:55:00

Kejaksaan Agung Kebakaran

Kejaksaan Agung Kebakaran

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 , 20:07:00

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 , 20:00:00

The ads will close in 10 Seconds