Warga Pantura Tangerang Geruduk BPN Dan DPRD, Ada Apa?

Kabupaten Pandeglang  KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 , 20:14:00 WIB | LAPORAN: SOPIAN SUKRI

Warga Pantura Tangerang Geruduk BPN Dan DPRD, Ada Apa?

Aksi unjukrasa di Kantor BPN Kabupaten Tangerang/SOP

RMOLBANTEN. Ratusan warga Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang berunjuk rasa di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang di Jalan Abdul Hamid, Tigaraksa pada Kamis (27/8).

Dengan membentangkan sejumlah spanduk dan peraga unjuk rasa, massa berkumpul di depan Kantor ATR BPN. Aksi ini mendapat pengawalan ketat oleh aparat Kepolisian.

Massa yang berasal dari Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan tersebut datang untuk menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan kepada pihak BPN terkait tumpang tindih Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah di wilayah mereka.

Koordinator aksi Dulamin Zhigo dalam orasinya meminta pihak BPN memberikan penjelasan agar tidak terjadi kekhawatiran di tengah masyarakat. Kata Zhigo, BPN Tangerang dan pemerintah desa diduga menerbitkan NIB tanah menjadi milik orang lain secara terstruktur.

"Kami meminta kepada pihak BPN Kabupaten Tangerang supaya mengembalikan NIB tanah kepada pemilik awal atau pemilik sebenarnya," kata Zhigo.

Menurut dia, munculnya tumpang tindih NIB tanah di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Tangerang ini diduga karena adanya permainan oknum yang membantu mencaplok hak milik masyarakat. Ia pun meminta inspektorat dan aparat penegak hukum agar segera menyelidiki dan mengusut tuntas permasalahan NIB tanah tersebut.

"Kami mendesak Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tangerang agar segera mengambil langkah tegas menyikapi hal ini. Kami juga mendesak Polri segera membentuk satgas anti mafia tanah untuk menyelidiki dan mengusut tuntas permasalahan tersebut," tambahnya.

Kurang lebih satu jam berorasi, kemudian Kepala ATR BPN Kabupaten Tangerang Gembong Joko Waryanto menerima perwakilan massa. Gembong berjanji secepatnya akan membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan ini.

"Beri kita waktu sebulan, lalu kita akan membentuk tim khusus," tegasnya.

Salah satu perwakilan warga Heri Hermawan mengaku pihak BPN berjanji menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu sebulan.

"Dia (Kepala BPN Kabupaten Tangerang) berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian untuk permohonan (NIB) sementara distop, kecuali yang memiliki kelengkapan data yang jelas," kata Heri.

"Karena kan sekarang ini baru sedikit masyarakat yang mengetahui. Karena mereka taunya, tanah saya masih ada. Tapi mereka enggak tau. Contohnya saya, fisik masih ada di samping rumah saya tapi ketika diproses untuk sertifikat,  mentok," keluh warga Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga ini.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan pihaknya akan memperjuangkan hak-hak masyarakat.

"Kami siap memfasilitasi aspirasi warga. Kami akan memanggil instansi terkait beserta pemerintah daerah untuk mendiskusikan dugaan penyerobotan tanah ini," tegas politisi PDI Perjuangan ini. [ars]

Komentar Pembaca
Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 , 00:10:00

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:01:00

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:39:00

The ads will close in 10 Seconds