Hendry Ch Bangun: Sesuai MOU Dengan Kepolisian, Sengketa Pemberitaan Ditengahi Dewan Pers

Nusantara  KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 , 22:39:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

Hendry Ch Bangun: Sesuai MOU Dengan Kepolisian, Sengketa Pemberitaan Ditengahi Dewan Pers

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun dan Sekjen JMSI Mahud Marhaba/Ist

RMOLBANTEN. Kasus sengketa pemberitaan Harian SUMUT24 yang diadukan Meriyawati Amelia Prasetio alias Ayin ke Poldasu sebaiknya mengedepankan ajudikasi melalui mediasi. Apalagi keduanya adalah sesama insan pers dan pemilik media.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menyatakan, Kamis (3/9).

Menurut Hendry Ch Bangun, Dewan Pers berpendapat bahwa untuk tindaklanjut kasus ini diselesaikan menggunakan mekanisme mediasi pers di Dewan Pers.

Pelapor yang juga sebagai pemilik media, kata Hendy, harus mengerti persoalan pers. Jangan sampai memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

"Kalau ada yang kurang pas, bisa direspon dan disanggah langsung. Jangan dimanfaatkan pers justru untuk kepentingan pribadi. Untuk persoalan ini Dewan Pers siap melakukan mediasi sesuai UU pers," terang Hendry.

Sebagai informasi, Dewan Pers telah melayangkan surat tanggapan ke Poldasu tertanggal 19 Agustus 2020. Dalam surat tersebut Dewan Pers menyatakan, berdasarkan nota kesepakatan antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2.DP.MoU.II.2017 nomor B/15/II/2017 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Ketentuan pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa apabila menerima laporan masyarakat terkait adanyan dengan tindak pidana di bidang pers, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan Dewan Pers.

Dalam hal ini Harian SUMUT24 melakukan kegiatan jurnalistik sebagaimana diatur dalam pasal I Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi.

Dalam hal terdapat seseorang, sekelompok orang, lembaga atau instansi yang keberatan atas hal terkait dengan karya atau kegiatan jurnalistik, maka melakukan pengaduan ke Dewan Pers sebagaimana diatur  dalam pasal 15 Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers.

Apabila pelapor merasa dirugikan oleh pemberitan media tersebut ia dapat menuntut hak jawab atau hak koreksi kepada media yang bersangkutan dan.atau mengadukannya ke Dewan Pers untuk diperiksa dan diselesaikan oleh Dewan Pers.

Dalam kasus ini pihak yang bersangkutan telah melayangkan surat bantahan dan telah dimuat sesuai aturan oleh Harian SUMUT24.

"Namun kenapa kasus ini tetap berlanjutkan juga ke ranah hukum pidana, sehingga ada indikasi terjadi kriminalisasi terhadap pers," ujar Hendry.

Hendry Ch Bangun berharap pihak Poldasu bisa lebih arif dalam melihat persoalan sengketa produk pers.

"Maka kedepenkanlah ajudikasi melalui mediasi untuk menyelesaikan masalah ini," demikian Hendry Ch. Bangun. [dzk]

Komentar Pembaca
Wartawan <i>RMOLBanten</i> Melepas Lajang

Wartawan RMOLBanten Melepas Lajang

SABTU, 08 AGUSTUS 2020 , 14:55:00

Kejaksaan Agung Kebakaran

Kejaksaan Agung Kebakaran

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 , 20:07:00

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 , 20:00:00

The ads will close in 10 Seconds