Pertimbangkan Aspek Ekonomi, Bupati Serang Ingin PSBB Diterapkan Secara Parsial

Kabupaten Serang  JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 00:51:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

Pertimbangkan Aspek Ekonomi, Bupati Serang Ingin PSBB Diterapkan Secara Parsial

Ratu Tatu Chasanah/RAG

RMOLBANTEN. Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah masih mengkaji kemungkinan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Serang.

Mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat, Pemkab Serang ingin PSBB diberlakukan parsial, tidak di seluruh kecamatan.

"Kita mendukung PSBB jika diperlukan, tetapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Serang. Kita saat ini sedang fokus mendisiplinkan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan,” kata Tatu usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis (10/9).

Ada beberapa kriteria yang harus menjadi pertimbangan diberlakukannya PSBB, sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan.

"Nanti kami akan bahas dalam rapat besok, yang mengundang pihak terkait, seperti pelaku industry, pelaku pariwisata, instansi vertikal, serta dinas terkait. Nanti kita bahas dan pertimbangkan bersama sebelum diberlakukan PSBB,” ujarnya.

Tatu mengungkapkan, penularan Covid-19 di Kabupaten Serang tertinggi terjadi di kecamatan yang berbatasan dengan Cilegon. Yakni Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara, dan Puloampel.

"Untuk kecamatan lain, seperti daerah industri malah sedikit. Kemudian tingkat kematian juga, nanti dibahas menjadi indikator kebijakan yang akan kita ambil,” ujarnya.
 
Pemkab Serang berkeinginan, PSBB diberlakukan di beberapa kecamatan dengan penyebaran Covid-19 yang tinggi.

"Kita lebih mungkin, PSBB lokalisir ke kecamatan yang tinggi penularannya. Jika PSBB dilaksanakan menyeluruh, Kabupaten Serang agak berat,” ujarnya.

Menurut Tatu, pihak industri sangat berharap Pemkab Serang tidak memberlakukan PSBB secara total dan menutup aktivitas industri.

Sebab dampak dari pandemi covid-19 ini, sudah ada sekira 7 perusahaan di Kabupaten Serang yang tutup.

"Dari awal, industri di Kabupaten Serang memohon tidak ada kebijakan menutup perusahaan. Sebab dampak covid-19 ini, ada perusahaan yang melakukan kebijakan merumahkan hingga melakukan PHK terhadap pekerja. Kondisi aktivitas ekonomi saat ini sangat berat,” ujarnya.

Selain itu, kata Tatu, Kabupaten Serang punya daerah pariwisata yang secara penularan Covid-19, tidak masuk zona orange.

"Kami menitipkan tenaga kerja, jika total dirumahkan, kita harus melaksanakan konsekuensinya, menyiapkan jejaring sosial. Sementara anggaran sedang berjalan, dan pendapatan pemerintah juga terdampak covid-19,” ujarnya.

Menurut Tatu, kebijakan yang akan diambil oleh Pemkab Serang akan dibahas bersama dengan stakeholder terkait.

"Kita juga sedang meningkatkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan, itu sesuai dengan perintah Pak Presiden. Bahwa semua kepala daerah harus membuat kebijakan, dan kita sudah membuat peraturan bupati,” demikian Tatu. [ars]

Komentar Pembaca
UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 , 09:33:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds