Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Ketua KPK Ingin Sistem Pilkada Diperbaiki

Politik  MINGGU, 13 SEPTEMBER 2020 , 16:12:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Ketua KPK Ingin Sistem Pilkada Diperbaiki

Pemred RMOLBanten, Zaki dan Ketua KPK Firli Bahuri/IST

RMOLBANTEN. Praktik balas budi sering kali menjerat para kepala daerah yang terlibat korupsi. Penyebabnya, mayoritas kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota mendapat sumber pendanaan pilkada dari kalangan swasta.

Demikian disampaikan Ketu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Minggu (13/9).

Sebelumnya disebutkan Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa praktik korupsi pada sektor swasta ternyata begitu mengerikan, bahkan tak kalah jahat dari praktik korupsi APBN. Sehingga menurut Mahfud, sangat penting juga untuk dilakukan pencegahan.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menkopolhukam, benar. Memang sektor swasta juga saat ini tidak terlepas dari praktek-praktek korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya dalam Pilkada," terang Firli.

Mantan Kabarhakam ini mengurai, pihak swasta yang berperan sebagai sponsor paslon, pada akhirnya akan melakukan praktek kolusi dan korupsi, baik pada saat Pilkada berlangsung dan setelahnya.

"Ini akan menjadi jika Paslon yang disponsorinya menang dan memegang jabatan sebagai Kepala Daerah,” terang Firli, Minggu (13/9).

Lanjut Firli, korupsi melibatkan pihak swasta diakibatkan para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerja sama dengan pihak swasta terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pembuat kebijakan.

"Para kepala daerah itu sumberdana Pilkada dari kalangan swasta,” tegas Ketua KPK ini.

Mantan Kabaharkam Polri itu meneruskan korupsi melibatkan swasta terbukti dari kasus fee proyek mendominasi dari pengungkapan korupsi.

"Pengalaman empiris saat saya Deputi Penindakan KPK, angka tertinggi pelaku korupsi yang tertangkap tangan pada tahun 2018, sebanyak 30 kasus korupsi dengan 122 tersangka dan itu terdapat 22 kepala daerah. Semuanya karena suap menyuap, fee proyek dengan pihak swasta,” tegasnya.

Perlu Perbaikan Sistem Pilkada


Firli Bahuri menilai, fakta bahwa para kepala daerah ini harus dievaluasi dengan cara perbaikan sistem politik dan pilkada.

"Jadi sistem politik dan pilkada yang perlu diperbaiki. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan,” ujar Firli Bahuri kepada wartawan, Minggu (13/9).

Terkait pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, dijelaskan Firli, melalui tiga pendekatan yang menjadi core bussiness KPK.

Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi.

Kedua, pendidikan terhadap penyelenggara negara dan partai politik. Ketiga, pendidikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Sektor nomor dua dan tiga ini merupakan sektor yang menjadi sasaran karena mereka inilah yang sering terlibat perkara korupsi. Pihak swasta (usahawan) adalah terbanyak kedua setelah penyelenggara negara," terang Firli.

Mantan Kabarhakam Polri ini menjelaskan bahwa dari sektor pencegahan dengan sasaran menghilangkan peluang dan kesempatan terjadinya tindakan rasuah dengan merasuk kepada perbaikan, penyempurnaan dan penguatan sistem.

Di mana, prinsip tujuan pencegahan kata Firli adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan atau perbaikan sistem.

"Sehingga untuk itu perlu dilakukan penelitian dan pengembangan guna menelaah dan meneliti atas sistem yang ada. Karena sesuai dengan teori yang pernah saya ketahui bahwa korupsi itu juga muncul disebabkan oleh sistem (by system corruption, corruption because of fail, bad and weak system),” terang Firli.

Keberadaan direktorat monitoring yang melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintahan negara menjadi penting untuk mengkaji dan meneliti serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya dalam perbaikan sistem, baik politik, ekonomi, perizinan maupun pelayanan publik.

"Apakah sistemnya gagal, sistemnya lemah atau sistemnya buruk. Adapun pendekatan terakhir adalah pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (law enforcement approach)," terang Firli.

Menurut Firli, pentingnya pemberantasan korupsi pada sektor swasta karena berkorelasi erat dengan korupsi oleh penyelenggara negara.

"Jadi bisa dikatakan pada saat bersamaan dalam satu kesempatan terjadi praktik korupsi karena dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dan pihak swasta secara bersama,” demikian Firli. [dzk]

Komentar Pembaca
Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Tutup Jalan Jenderal Sudirman

RABU, 07 OKTOBER 2020 , 00:55:00

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds