PAD Rendah, Kontrak Pengelola Pasar Rau Terancam Diputus

Kota Serang  KAMIS, 01 OKTOBER 2020 , 19:28:00 WIB | LAPORAN: RIZKI AKBAR GUSTAMAN

PAD Rendah, Kontrak Pengelola Pasar Rau Terancam Diputus

Pasar Rau/RAG

RMOLBANTEN. Pemkot Serang mempertimbangkan akan memutus kontrak pengelola Pasar Rau, PT Pesona Banten Persada yang akan habis pada 2023.

Hal itu dilakukan Pemkot Serang karena pendapatan asli daerah (PAD) dari pasar Rau hanya mendapat Rp 15 Juta perbulan atau tidak mencapai angka 20 persen sesuai kontrak kerjasama.

Walikota Serang Syafrudin menuturkan untuk kontrak kerja samanya sendiri akan berakhir di 2023 nanti tapi bisa dilakukan pemutusan di tengah jalan.  

"Kontraknya sampai 2023 bisa diputus kontrak di tengah jalan ada aturannya, kemungkinan besar di putus kontrak," katanya, Kamis (1/10).

Sampai saat ini, kata Syafrudin, proses pembenahan pasar Rau masih dalam pembahasan dengan OPD terkait dan DPRD Kota Serang dan ditargetkan selesai bulan Oktober ini.  

"Rau masih dalam proses pembahasan, kedepan mungkin akan diganti atau dipertahankan insya Allah ada perombakan, saya tidak bisa memastikan tapi insya Allah dalam Oktober ini sudah," katanya.

Syafrudin berharap dengan ada evaluasi ini akan ada peningkatan PAD, karena saat ini pad yang dihasilkan pasar Rau kecil sekali sekitar Rp 15 Juta sebulan.

"Jadi kalau sudah bicara peningkatan PAD mungkin diganti, kalau tidak diganti harus benar - benar komitmen," kata Syafrudin tegas.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto mengatakan, dengan PAD yang kecil begitu juga di tahun sebelumnya ada temuan dari BPK dan masih semrawut, memang harus ada tindakan dari pemerintah.

"Lahan (Parkir) juga dipakai tidak tertib artinya memang harus ada tindakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Pasar Rau. Harus ada evaluasi terhadap pengelolaan pasar rau," ujar Roni.

Kata Roni, bisa saja (Putus Kontrak) antara Pemkot dengan pengelola pasar Rau PT Pesona Banten Persada selama isi perjanjian itu dilanggar dan tidak sesuai dengan perjanjian kenapa tidak.

"Wajib (dievaluasi) masa PAD cuma Rp 15 juta. Harus dievaluasi itu mah. Kalau kontrak itu kan kesepakatan, kesepakatan itu kan ada komitmen yang dibangun kalau komitmennya dilanggar tentunya harus dievaluasi," tutup politisi Nasdem ini. [ars]

Komentar Pembaca
Simulasi Pilkada Kota Tangsel

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 , 20:00:00

Pos Terpadu Covid-19

Pos Terpadu Covid-19

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 , 16:08:00

Sabu Di Blender

Sabu Di Blender

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020 , 13:16:00

The ads will close in 10 Seconds