Pakar Hukum: Dijamin UUD 1945, Berbeda Pendapat Dengan Pemerintah Bukan Kejahatan

Politik  JUM'AT, 16 OKTOBER 2020 , 15:34:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Pakar Hukum: Dijamin UUD 1945, Berbeda Pendapat Dengan Pemerintah Bukan Kejahatan

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar/Net

RMOLBANTEN Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengacu dan berdasarkan pada konstitusi UUD 1945.

Di dalam konstitusi tersebut setiap warga negara memiliki hak untuk berpikir, berpendapat dan berhak mengemukakan pendapat.

Hal itu ditegaskan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, Jumat (16/10).

Abdul Ficar menaggapi penangkapan sejumlah aktivis yang kritis dalam mengemukakan pendapat mereka tentan kebijakan pemerintah.

"UUD menjamin HAM warganya mengekspresikan hak untuk berpikir, berpendapat dan hak untuk mengemukakan pendapatnya sekalipun itu berbeda dengan pemerintahan yang berkuasa," tegas.

Kata Abdul Ficar, bentuk mengekspresikan pendapat, bisa dilakukan dengan  berbagai macam cara. Baik dengan unjuk rasa atau berdemonstrasi, maupun menyatakan pendapat di media sosial.

Ditegaskan kembali bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat dan mendukung sebuah pendapat, termasuk melalui media sosial secara online bukanlah kejahatan

"Berpendapat, berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah sekalipun bukanlah kejahatan! Demikian juga berdemontrasi bukanlah kejahatan," demikian Abdul Ficar dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID. [dzk]



Komentar Pembaca
Simulasi Pilkada Kota Tangsel

Simulasi Pilkada Kota Tangsel

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 , 20:00:00

Pos Terpadu Covid-19

Pos Terpadu Covid-19

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 , 16:08:00

Sabu Di Blender

Sabu Di Blender

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020 , 13:16:00

The ads will close in 10 Seconds