TNI Perlu Dilibatkan Dalam Penanganan Aksi Terorisme, Asal Sesuai Kebutuhan

Keamanan  SENIN, 19 OKTOBER 2020 , 23:56:00 WIB | LAPORAN: TANGGUH

TNI Perlu Dilibatkan Dalam Penanganan Aksi Terorisme, Asal Sesuai Kebutuhan

Densus 88 Anti Teror/Net

RMOLBANTEN. Pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme diperlukan. Namun, harus disesuaikan dengan kebutuhan.
Hal ini merupakan pembahasan webinar "Polemik Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme" peringatan Hari TNI oleh Academics TV dan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara (Sumut), 19 Oktober 2020.

"Ada kasus-kasus tertentu yang memerlukan TNI. Karenanya pelibatan diperlukan secara terbatas," kata Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumut, Zulkarnain Nasution. 

Zulkarnain menyatakan perlunya pembagian peran antara BNPT, Polri dan TNI, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Menurut Zulkarnain, Perpres harus memberikan batasan yang jelas dalam melibatkan TNI. Sebagai bentuk perbantuan kepada Polri.

"Artinya TNI turun ketika Polri sudah tidak mampu menangani. Harus diatur juga pasal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan operasi agar jelas pengawasannya. Perpres harus menjabarkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh TNI," paparnya.

Sementara itu, praktisi hukum dan Ketua Prodi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Adi Mansar ikut menyoroti kemungkinan pelibatan TNI. Khususnya, untuk kasus-kasus yang terjadi di luar yurisdisksi Polri.

"Jadi yang dimaksud Polri tidak mampu sehingga memerlukan keterlibatan TNI seperti aksi terorisme yang terjadi wilayah yang tidak terjangkau Polri. " Atau kejadian luar biasa yang membutuhkan kekuatan TNI," urainya.

Selanjutnya Adi juga mengingatkan bahwa pemisahan TNI-Polri dan pembagian peran paska reformasi 1998 sudah tepat. Sehingga jangan sampai terjadi persoalan baru jika tidak jelas pembagian peran dalam penanganan terorisme.

Hadir juga narasumber lainnya, Katimin, Guru Besar bidang politik UIN SU. Menurut Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam tersebut, ancaman fundamentalisme dan radikalisme yang merupakan ancaman nyata yang harus menjadi perhatian bersama. "Pelibatan TNI penting, tetapi jangan sampai terjadi seperti di jaman Orde Baru," timpalnya.

Sedangkan Guru besar bidang psikologi Universitas Sumatera Utara, Irmawati, mengingatkan bahwa masyarakat memerlukan informasi yang tepat dan jelas terkait Perpres Pelibatan TNI. Agar dapat merasa tenang dan tidak khawatir. "Terutama tentang batasan kewenangan dan jenis operasi militer seperti apa yang akan dilakukan," pungkasnya. [tsr]




Komentar Pembaca
UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 , 09:33:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds