PILWAKOT TANGSEL 2020

Diduga Berikan Data Palsu, Petahana Benyamin Davnie Dilaporkan ke Bawaslu Tangsel

Pemilukada  SELASA, 20 OKTOBER 2020 , 00:06:00 WIB | LAPORAN: LANI PAHRUDIN

Diduga Berikan Data Palsu, Petahana Benyamin Davnie Dilaporkan ke Bawaslu Tangsel

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sahabat Suhendar melaporkan Benyamin Davnie ke Bawaslu Tangsel/LAN

RMOLBANTEN Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tangsel yakni Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo nomor urut 1, Siti Nur Azizah-Ruhamaben nomor urut 2, dan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan nomor urut 3.

Namun, proses pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Tangsel ke KPU pada 4-6 September lalu, ternyata masih terdapat polemik dari berbagai kalangan.

Salah satunya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sahabat Suhendar, yang mendapati adanya ketidakvalidan data pada berkas riwayat hidup yang didaftarkan ke KPU milik petahana Benyamin Davnie.

Atas dasar itu, LBH Sahabat Suhendar melaporkannya ke Bawaslu Tangsel dan tercantum pada nomor laporan 020/PL/PW/KOTA/11.03/X/2020.

"Kami melaporkan terkait masalah ketidakvalidan dan ambigu data, adanya keambiguan dari daftar riwayat hidup yang didaftarkan oleh Benyamin Davnie paslon nomor urut 3 ke KPU. Riwayat hidup yang didaftarkan oleh Benyamin Davnie dikolom status perkawinan hanya menyebutkan satu istri saja, dan menyebutkan hanya memiliki lima anak," jelas perwakilan LBH Sahabat Suhendar, Nurman Samad di Kantor Bawaslu, Serpong, Senin (19/10).

"Tetapi, kemudian ditemukan juga pada website KPU atas nama Lista yang calon DPR tahun 2013 dia menyebutkan bahwa Benyamin Davnie adalah seorang suaminya," tambahnya.

Dari data tersebut yang didapat dari website KPU dan itu merupakan data resmi, membuat adanya pertanyaan apakah data yang diberikan Benyamin Davnie tersebut valid atau tidak.

"Nah ini kan menyebabkan adanya data yang tumpah tindih dan data yang diduga ada salah satu yang palsu dan salah satu yang ambigu. Baru kemudian kita melaporkan ke Bawaslu," ungkap Nurman.

Masih kata Nurman, jika memang benar adanya temuan tentang ketidakvalidan data yang diberikan kepada KPU pada saat proses pendaftaran calon Walikota, bisa masuk ke ranah pidana.

"Dan ini bisa saja masuk ke pidana, karena ini kan berbicara tentang kevalidan data atau kejujuran untuk memberikan data untuk pendaftaran di lembaga resmi. Karena dalam hukum itu, ketika dokumen menyebabkan hak dan kewajiban ketika itu palsu atau keliru itu ranahnya bisa kepidana. Tinggal kita tunggu temuan dari Bawaslu, jadi temuan Bawaslu nanti bisa dibawa ke ranah pidana," pungkasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Tutup Jalan Jenderal Sudirman

RABU, 07 OKTOBER 2020 , 00:55:00

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds