Fraksi PSI: Pelanggaran Netralitas ASN, Seakan Ada Pembiaran Dari Walikota Tangsel

Politik  SELASA, 20 OKTOBER 2020 , 09:48:00 WIB | LAPORAN: LANI PAHRUDIN

Fraksi PSI: Pelanggaran Netralitas ASN, Seakan Ada Pembiaran Dari Walikota Tangsel

Ketua Fraksi PSI DPRD Tangsel, Ferdiansyah/LAN

RMOLBANTEN. Kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Tangsel terjadi seperti maraton. Belum selesai kasus Lurah Benda Baru, Saidun yang menyebar isu Suku Agama Ras dan Antar golongan.

Kali ini, muncul potongan gambar melalui aplikasi whatsapp yang diduga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Taryono dengan mengirimkan kalender, spanduk maupun alat peraga kampanye (APK) pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PSI DPRD Tangsel, Ferdiansyah dengan tegas, mempertanyakan komitmen yang dibangun Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany untuk menjaga netralitas ASN dalam pilkada Tangsel 2020.

"PSI sudah ingatkan jauh-jauh hari mengenai netralitas ASN dalam pilkada. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kejadian ini adalah bukti bahwa kepala daerah Tangsel gagal dalam membina ASN untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam kampanye apapun terkait Pilkada Tangsel tahun 2020 ini," tegas Ferdy dalam keterangan resminya, Senin (19/10).

ASN yang seyogyanya memiliki tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat, justru menurutnya sibuk melibatkan diri dalam proses politik praktis yang dimana itu sangat dilarang bagi seorang yang menyandang posisi sebagai ASN.

"Kami ingatkan sekali lagi. Netralitas ASN itu mutlak. Itu harga mati. Saya mendesak ASN yang terbukti melanggar dikejar sampai siapa yang memberikan perintah," jelasnya.

Masih kata Ferdy, pesta demokrasi hanya berlangsung 5 tahun sekali, jangan sampai para ASN menggadaikan jabatan karirnya yang sudah dibangun sekian hanya untuk sekedar momen pilkada sesaat.

"Sangat disayangkan jika ada ASN yang tidak berfikir panjang mengenai hal itu dan malah memilih untuk terlibat dalam politik praktis seperti ini baik secara langsung maupun tidak langsung," ungkap Ferdy.

Dijelaskan, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah disitu berbunyi pada pasal 70 ayat (1) point b bahwa "dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Regulasi lainnya yaitu UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, dan masih banyak regulasi lainnya yang mengatur dan memperjelas bahwa ASN harus netral.

Kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi di Tangsel dengan "dugaan" melibatkan ASN dalam politik praktis untuk berkampanye dan rasanya tidak ada efek jera dari para ASN di lingkungan pemkot Tangsel. Hal ini menunjukan seakan-akan ada pembiaran dari Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany.

"Fraksi PSI meminta untuk dapat ditindaklanjuti dengan serius dugaan ini oleh BKPP, Bawaslu Tangsel dan juga para pihak lainnya yang dapat memproses kejadian ini," tutupnya. [ars]

Komentar Pembaca
Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Tutup Jalan Jenderal Sudirman

RABU, 07 OKTOBER 2020 , 00:55:00

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds