Jubir Rakyat: Rezim Kembali Ke Otoritarianisme, Parlemen 'Dicengkram' Eksekutif Dan Oligarki

Politik  KAMIS, 22 OKTOBER 2020 , 23:40:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Jubir Rakyat: Rezim Kembali Ke Otoritarianisme, Parlemen 'Dicengkram' Eksekutif Dan Oligarki

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra saat mengisi webinar yang diselenggarakan Forum Jurnalistik Politik (FJP)/Repro

RMOLBANTEN Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebut maraknya penangkapan sejumlah aktivis yang kritis terhadap pemerintah dinilai sebagai tindakan otoriter rezim Presiden Joko Widodo.

Kondisi tersebut makin diperparah dengan konsolidasi kekuatan di legislatif atau parlemen yang nyaris 'dicengkeram' oleh eksekutif dan oligarki.

"Ada kecenderungan memang kita kembali ke otoritarianisme karena sekarang ini konsolidasi kekuasaan itu berjalan dengan cepat dan berkoalisi dengan oligarki. Jadi konsolidasi kekuasaan ini tidak hanya kekuasaan formal, tetapi juga kekuasaan yang riil dalam artioligarki," terang Fadli Zon saat mengisi diskusi daring bertajuk 'Dari #ReformasiDiKorupsi ke #MosiTidakPercaya: Dimana Partai Politik Kita?' yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Politik (FJP), Kamis (22/10).

"Ini menjadi sangat absolut, lihat saja penanganan-penangan demonstrasi belakangan ini kan luar biasa. Saya kira ini juga perlu dikoreksi gitu," sambung Fadli.

Fadli yang menyebut dirinya Jubir Rakyat menyatakan legislatif yang seharusnya menjadi pengawas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan pun kini nyaris tidak lagi berfungsi.

Hal itu terbukti dengan minimnya partai oposisi dan banyaknya partai pendukung pemerintah. Padahal, kata Fadli, sedianya legislatif berperan sebagai kekuatan kontrol pemerintah dan penyambung suara rakyat.

"Jadi kalau yang sudah berkoalisi dianggap legislatifnya juga demikian. Padahal kan seharusnya legislatif tetap menjadi oposisi di dalam urusan mengawasi pemerintah, artinya sebagai dewan pengawasan ini tidak jalan," pungkasnya.

Selain Fadli Zon, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. [dzk]



Komentar Pembaca
UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 , 09:33:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds