NU Punya 740 Guru Besar, KH Said Aqil Siroj Geram Tak Dilibatkan Bahas Omnibus Law

Politik  JUM'AT, 23 OKTOBER 2020 , 19:12:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

NU Punya 740 Guru Besar, KH Said Aqil Siroj Geram Tak Dilibatkan Bahas Omnibus Law

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj/Repro

RMOLBANTEN Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraoj menyampaikan kegeramannya lataran pemerintah dan legislatif bersikap eksklusif dalam pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja.

NU yang merupakan pendukung pemerintah sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan undang-undang sapu jagat tersebut.

Menurut Kiai Said Aqil, NU siap kapan pun bila diminta terlibat membahas omnibus law UU Cipta Kerja.

Namun sayang, ormas Islam terbesar di Indonesia ini justru sama sekali tak dilibatkan.

"Kami punya banyak tenaga ahli, ikatan sarjana NU itu ada 740 gurubesar loh, yang NU yang ketuanya Pak Ali Masykur, itu banyak sekali para pakar. (Tapi) Enggak ada yang diajak, dikira kita enggak punya ahli,” tegas Said Aqil ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOLID, Jumat (23/10).

Kata Kiai Said, parahnya salah seorang staf kepresidenan yang merupakan salah satu ketua NU cabang tidak mengetahui dan tidak membaca naskah akademik omnibus law.

Lantaran draf yang tersebar berbeda-beda.

"Ketika tanggal 5 diketuk palu, DPR yang buat malah enggak tahu itu, mereka enggak ngerti. KSP-nya pun, deputinya Pak Moeldoko kan ada dari Ketua NU, namanya Pak Jurih enggak ngerti (detail omnibus law), belum baca tapi sudah diketok,” tegasnya.

Kiai Said Aqil melihat ada kesan kejar tayang baik dari parlemen maupun pemerintah dalam pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja.

Kiai Said sendiri tidak paham kenapa kedua lembaga negara itu terburu-buru dalam membuat undang-undang.

"Itu yang juga bikin saya bertanya-tanya kenapa? Kenapa terburu-buru, kenapa tergesa-gesa? Kenapa terkesan eksklusif, elitis, apa yang dikejar sih?” tanya dia dengan nada tegas.

"Itu saat diketok itu anggota DPR yang di bawah pleno itu enggak ngerti apa-apa itu, yang ngerti hanya ketua-ketua komisinya, atau ketua partai, yang di bawah enggak ngerti itu," terangnya.

"Saya nanya ke Pak La Nyalla Ketua DPD enggak ngerti. Waktu tanggal 5 (pengesahan di Paripurna) itu belum pegang (draf),” demikian KH Said Aqil Siroj.[dzk]



Komentar Pembaca
Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Tutup Jalan Jenderal Sudirman

RABU, 07 OKTOBER 2020 , 00:55:00

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds