Tidak Peka, GMNI Sebut DPRD Pandeglang Bak Macan Ompong

Kabupaten Pandeglang  SELASA, 27 OKTOBER 2020 , 20:38:00 WIB | LAPORAN: MAULANA

Tidak Peka, GMNI Sebut DPRD Pandeglang Bak Macan Ompong

Demo GMNI Pandeglang/MUL

RMOLBANTEN. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pandeglang menyebut kinerja DPRD Kabupaten Pandeglang sampai dengan saat ini belum maksimal dan dinilai tidak serius.

Demikian disampaikan Ketua DPC GMNI Cabang Pandeglang, Tb Muhammad Afandi saat menggelar refleksi peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kantor Bupati Pandeglang. Selasa (27/10).

"Kami Melihat peran DPRD Kabupaten Pandeglang terkesan tidak serius dalam menjalankan fungsinya yakni mengenai controling. Seharusnya DPRD jangan menjadi macan ompong yang tidak berani untuk membenahi tiap dinas, karena sejatinya DPRD sebagai penyambung Lidah Masyrakat," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Fandi ini, mengatakan, anggota DPRD Pandeglang disebut kurang peka akan persoalan yang terjadi di masyarakat. Ia mencontohkan banyak persoalan yang seharusnya ditindak lanjuti, seperti halnya Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

"Kami juga menagih janji, sudah sejauh mana menindaklanjuti penolakan UU omnibus law,  perihal bantuan sosial tunai (BST Provinsi) untuk segera dicaikan, karna masih banyak masyarakat  yang menerima BST Provinsi baru satu kali," terangnya.

Dalam agenda refleksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari persoalan sosial yang makin marak lantaran  banyak oknum pemotong bantuan, selain itu juga masalah anggaran Covid-19 yang dinilai belum transparan, kemudian masalah dunia pendidikan yang carut marut dalam pengadaan fasilitas penunjang.

Korlap Aksi, Erik Setiawan mengatakan, pihaknya menyoroti segudang masalah Kabupaten Pandeglang yang tidak elok dilakukan, diantaranya persoalan transparansi refocusing anggaran Covid-19 yang diduga tidak tranparan, selain itu persoalan bantuan sosial yang terus menerus di tengah pandemi.

"Melihat penanganan covid pemkab terlihat tidak serius dan tidak massif, terbukti sudah tidak ada gerakan gerakan pencegahan, dimana semua OPD dan ASN harus menyisihkan uangnya untuk covid yang masuk kepada rekening Kepala BPBD. Bantuan Sosial banyak yang harus menjadi bahan evalusi oleh Pemkab pandeglang, seperti bantuan BST, PKH, banyak terjadi pemotongan pemotongan yang dilakukan oleh segelintir oknum," tuding Erik.

Ditambahkannya, ada beberapa masyarakat di Pandeglang yang belum tersentuh bantuan sosial, seperti melihat kondisi rumah masih banyak yang tidak layak huni, namun Pemkab masih menutup mata pada persoalan tersebut. Kemudian masalah pendidikan, diduga ada oknum yang meraup keuntungan dari dunia pendidikan.

"Pemkab seperti akan melek dengan hal kecil tatkala diingatkan bahwa ada masyarakat kecil yang butuh kehadiran pemerintah, ketika sudah viral baru turun tangan. Dalam dunia pendidikan seharusnya menjadi contoh agar generasi bangsa lebik baik. Namun masih ada saja oknum. Kami meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas dalam pengadaan barang dan jasa tersebut," tandasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Tutup Jalan Jenderal Sudirman

RABU, 07 OKTOBER 2020 , 00:55:00

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds