Anggap Enteng UU Ciptaker, Rizal Ramli: Pratikno Orang Baik Tapi 'No-Administrator', Teman Curhat Jokowi!

Politik  KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 16:33:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Anggap Enteng UU Ciptaker, Rizal Ramli: Pratikno Orang Baik Tapi 'No-Administrator', Teman Curhat Jokowi<i>!</i>

DR. Rizal Ramli/Net

RMOLBANTEN Indonesia pernah punya Menteri-menteri Sekretariat Negara (Sekneg) yang hebat-hebat. Tercatat era Preisden Soeharto ada Sudharmono dan Moerdiono. Kemudian ada Bambang Kesowo era Presiden Megawati, dan Rajagukguk jaman Presiden Gus Dur.

Demikian disampaikan ekonom senior DR Rizal Ramli dalam cuitannya mengomentari judul berita "Mantan Hakim MK: Keteledoran UU Ciptaker Tak Dapat Diterima", Kamis (5/11).

"Para Sekneg tersebut, mereka ahli Tata Negara, dilligent & good administrator," terang Rizal Ramli.

Sementara Mensesneg era Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli diplomatis dan menyentil menyebut Pratikno orang baik.

"Pratikno orang baik tapi ndak dilligent dan no-administrator," kata Rizal.

"Teman curhat Jkw (Jokowi)," sambung Rizal Ramli.

Diberitakan CNNIndonesia.com, mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menilai Kesalahan dalam pengesahan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dapat diterima.

Kelalaian saat Presiden Joko Widodo menandatangani aturan sapu jagat tersebut bertentangan dengan prinsip keseksamaan dan kehati-hatian dalam praktik pembentukan hukum.

"Tak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan bahwa kelalaian semacam itu adalah keteledoran yang tidak dapat diterima secara politik maupun secara akademik," kata Palguna, Rabu (4/11).

Kondisi ketidakhati-hatian tersebut, kata Palguna, sangat sulit diterima bagi negara yang menganut konsep 'Civil Law' atau hukum sipil seperti Indonesia, sehingga sangat bergantung pada penalaran hukum dalam suatu undang-undang.

Untuk itu, masih dimungkinkan apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut apabila memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun, menurutnya selama ini belum pernah ada contoh kasus seperti tersebut.

"Meskipun, selama ini belum pernah ada presedennya. Namun, saya yakin MK akan sangat berhati-hati dalam soal ini," ucap dia.

Menurutnya, jika suatu aturan sudah diundangkan dan diberi nomor, maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki naskah tersebut selain melalui proses revisi undang-undang (perubahan) melalui forum resmi antara DPR dan pemerintah.

Namun demikian, dalam prosesnya, pengujian di Mahkamah Konstitusi masih sangat dimungkinkan karena objek hukum tersebut telah sah secara konstitusi.

"Kalau sudah diundangkan berarti sudah sah menjadi objek pengujian konstitusionalitasnya, baik proses pembentukan maupun materi muatannya. Tidak perlu menunggu revisi," katanya.

Presiden Jokowi resmi menandatangani UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Situs Setneg.go.id mengunggah salinan undang-undang berjumlah 1.187 halaman itu pada Senin (2/11) malam.

Usai naskah itu diunggah, publik menemukan serangkaian kejanggalan dalam beberapa pasal yang termuat dalam beleid itu.

Pihak istana pun telah mengakui kekeliruan dalam penyusunannya. Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, pemerintah mengklaim bahwa kesalahan tersebut tak berpengaruh banyak terhadap substansi undang-undang itu.

Lebih jauh, kata Pratikno kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi teknis penulisan. Pemerintah bersama Sekjen DPR pun disebutkan telah sepakat untuk membuat perbaikan. [dzk]


Komentar Pembaca
UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 , 09:33:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds